Pengadilan Agama Ngawi menggelar rapat monitoring dan evaluasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Selasa, 13 Oktober 2026, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan bantuan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta seluruh Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Ngawi. Turut hadir perwakilan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN Ponorogo selaku mitra dalam penyelenggaraan layanan POSBAKUM. Rapat berlangsung dengan pembahasan berbagai aspek pelayanan, mulai dari administrasi penyusunan gugatan dan permohonan hingga peningkatan kapasitas petugas dan ketepatan penyusunan dokumen hukum.

Dalam rapat tersebut, perwakilan POSBAKUM menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya rencana pergeseran petugas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Selain itu, POSBAKUM juga mengharapkan masukan dari jajaran Pengadilan Agama Ngawi guna memperbaiki pelaksanaan layanan pada masa mendatang. Pembahasan turut menyoroti kendala teknis dalam penyusunan surat gugatan dan permohonan, khususnya adanya perbedaan antara dokumen dalam bentuk soft file dan hard file. Menanggapi hal tersebut, Panitera Muda Gugatan menyampaikan bahwa permasalahan terkait sistem akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Apabila aplikasi pembuatan surat gugatan atau permohonan belum dapat mengakomodasi perbedaan dokumen tersebut, pihak POSBAKUM diminta untuk mengirimkan kembali berkas melalui email agar dapat dilakukan penyesuaian. Ketelitian dalam penulisan identitas para pihak juga menjadi perhatian penting untuk memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan perkara.

Dari sisi substansi penyusunan dokumen, Hakim Sapuan menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan POSBAKUM secara umum telah berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti adanya beberapa fakta atau kejadian yang dialami para pihak, tetapi belum tercantum secara tertulis dalam dokumen perkara. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, menegaskan pentingnya penyusunan kronologi peristiwa secara runtut dan jelas, termasuk keterangan mengenai pihak yang meninggalkan rumah serta upaya perdamaian yang telah dilakukan bersama keluarga. Hal tersebut diperlukan agar duduk perkara dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, rapat juga membahas pertanyaan dari POSBAKUM mengenai pencantuman nafkah idah dan mut’ah yang telah disepakati dalam mediasi apabila salah satu pihak mengajukan rekonvensi, apakah penyusunannya perlu menyesuaikan hasil mediasi atau tuntutan yang diinginkan pihak terkait. Pembahasan lainnya mencakup penyusunan dokumen replik dan duplik sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, menekankan bahwa kejelasan kronologi kejadian merupakan hal mendasar dalam penyusunan dokumen perkara. Menurutnya, uraian peristiwa yang sistematis dan lengkap akan membantu hakim memahami persoalan yang diajukan serta menjadi salah satu dasar dalam memeriksa perkara. Ia juga mengingatkan bahwa kualitas dan sikap petugas POSBAKUM menjadi perhatian masyarakat sehingga profesionalisme, ketelitian, dan etika pelayanan harus senantiasa dijaga. Evaluasi ini diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sinergi antara POSBAKUM, LKBH Fakultas Syariah UIN Ponorogo, dan seluruh unsur Pengadilan Agama Ngawi dinilai penting untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat pencari keadilan diharapkan memperoleh bantuan dalam penyusunan dokumen hukum yang lebih jelas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan POSBAKUM melalui pembenahan sistem, penguatan kompetensi petugas, serta peningkatan koordinasi antarpihak. Seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret guna meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas dokumen perkara. Peningkatan kualitas layanan juga perlu diiringi dengan sikap ramah, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebagai pesan utama dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan pentingnya penyusunan kronologi yang jelas sebagai dasar untuk memahami perkara. “Kronologi kejadian harus jelas karena itu menjadi dasar untuk membaca perkara-perkara.” Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh petugas POSBAKUM agar senantiasa mengutamakan ketelitian, kejelasan informasi, dan kualitas pelayanan demi mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama PT Pos Indonesia Cabang Ngawi pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center Pengadilan Agama Ngawi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pengiriman surat panggilan kepada para pihak berperkara. Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta seluruh Panitera Muda Pengadilan Agama Ngawi. Selain itu, jajaran PT Pos Indonesia Cabang Ngawi turut hadir untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama pelayanan pengiriman dokumen pengadilan. Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi untuk mengidentifikasi kendala, menyampaikan masukan, serta merumuskan langkah perbaikan demi mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kekosongan petugas loket PT Pos Indonesia di Pengadilan Agama Ngawi setiap hari Rabu akibat adanya pergeseran pegawai yang bertugas di sejumlah instansi, termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan petugas loket sangat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pihak PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyampaikan bahwa petugas baru telah tersedia untuk menggantikan petugas sebelumnya yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan agar penggantian petugas yang tidak hadir pada hari Rabu segera ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat aktivitas pelayanan kantor. Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyatakan akan kembali menyampaikan arahan kepada petugas terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara rutin dan konsisten.

Dalam pembahasan bersama Panitera Muda Gugatan, sejumlah catatan teknis terkait pengiriman surat panggilan turut menjadi perhatian. Kesalahan penulisan nama pihak dan nomor perkara, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penginputan identitas, dinilai dapat mengakibatkan data tidak terekam dengan benar dalam sistem. Selain itu, surat panggilan diharapkan dikirimkan oleh petugas pengirim surat yang berwenang, sedangkan tagihan biaya pengiriman dari PT Pos Indonesia diminta untuk direkap dan disampaikan secara berkala. Pihak Pengadilan Agama Ngawi mengharapkan agar tagihan tersebut dikirimkan setiap hari atau paling lambat setiap tiga hari sekali guna mendukung ketertiban administrasi dan pengawasan biaya. Ketepatan waktu pengiriman juga menjadi hal penting, mengingat surat panggilan sidang harus sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum persidangan dilaksanakan. Di samping itu, pengisian relaas panggilan harus memuat keterangan yang jelas mengenai pihak yang menerima surat, termasuk hasil pelacakan apabila rumah pihak yang dituju dalam keadaan kosong, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Sementara itu, Panitera Muda Hukum menyampaikan masukan mengenai penempatan meterai pada dokumen yang menggunakan kertas berukuran F4 agar tidak diletakkan terlalu dekat dengan bagian bawah kertas. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk menjaga ketepatan tata letak dan kerapian dokumen administrasi. Selain itu, turut dibahas tindak lanjut mengenai nafkah titipan yang sebelumnya telah menjadi perhatian dalam koordinasi antara kedua pihak. Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyampaikan komitmennya untuk melakukan sosialisasi ulang kepada petugas input terkait ketepatan penulisan identitas dan nomor perkara. Pihak PT Pos juga menyatakan bahwa tagihan biaya akan dikirimkan setiap hari, penempatan meterai akan kembali disosialisasikan kepada petugas, serta ketentuan mengenai batas waktu penerimaan surat panggilan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan. Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan kesalahan teknis yang berpotensi mengganggu kelancaran administrasi perkara.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan kerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan petugas loket, ketepatan pengiriman surat panggilan, serta kelengkapan informasi dalam pelaporan hasil pengiriman melalui sistem pelacakan (tracking). Menurutnya, keterangan mengenai kondisi rumah yang kosong atau pihak yang menerima surat harus dicatat secara jelas agar pengadilan dapat menentukan langkah selanjutnya secara tepat. Evaluasi tersebut bukan sekadar untuk mengidentifikasi kekurangan, melainkan juga menjadi upaya bersama dalam menjaga mutu pelayanan publik. “Secara garis besar pelayanan sudah bagus, namun tetap diperlukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” demikian pesan yang ditekankan dalam rapat tersebut.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi dan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kedisiplinan petugas, serta memperbaiki ketepatan dan ketertiban administrasi pengiriman surat. Hasil evaluasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan evaluasi secara berkala, berbagai kendala teknis diharapkan dapat diminimalkan sehingga tidak menghambat proses persidangan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengadilan Agama Ngawi berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmayukti Karini ke-XXIV, keluarga besar Dharmayukti Karini Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) Cabang Ngawi menyelenggarakan kegiatan peringatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ngawi, Jum'at, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Raja Mahmud, S.H., M.H., beserta istri, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. Turut hadir seluruh anggota Dharmayukti Karini dari lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Cabang Ngawi. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya” sebagai bentuk penegasan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan solidaritas dalam organisasi. Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan, mencerminkan semangat para anggota dalam mempererat tali silaturahmi serta mendukung kemajuan organisasi Dharmayukti Karini.

Peringatan HUT Dharmayukti Karini ke-XXIV ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun hubungan harmonis antaranggota, khususnya di lingkungan peradilan. Melalui kegiatan tersebut, para anggota diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kekompakan dan menjalin komunikasi yang baik dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Kehadiran pimpinan Pengadilan Negeri Ngawi beserta istri juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberadaan dan peran Dharmayukti Karini sebagai organisasi perempuan di lingkungan peradilan. Selain sebagai ajang peringatan hari jadi, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara anggota Dharmayukti Karini dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Cabang Ngawi. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, diharapkan semangat kebersamaan dapat terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi organisasi maupun lingkungan kerja.

Tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya” mengandung makna bahwa kekuatan organisasi terletak pada persatuan, kerja sama, dan komitmen seluruh anggotanya. Persatuan menjadi landasan penting dalam menghadapi berbagai tantangan serta mendorong pelaksanaan program kerja organisasi agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota diharapkan dapat berkontribusi secara aktif, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam setiap kegiatan. Semangat kebersamaan juga diharapkan mampu memperkuat peran Dharmayukti Karini dalam mendukung tugas dan pengabdian aparatur peradilan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial. Melalui momentum HUT ke-XXIV ini, Dharmayukti Karini Cabang Ngawi diharapkan semakin solid, berdaya, dan konsisten dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi persatuan.

Peringatan HUT Dharmayukti Karini ke-XXIV di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ngawi diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh anggota untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kontribusi bagi organisasi. Kebersamaan antara anggota Dharmayukti Karini dari PA dan PN Cabang Ngawi menjadi cerminan pentingnya sinergi dalam membangun organisasi yang harmonis dan berkelanjutan. Semangat persatuan yang diusung dalam peringatan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berorganisasi sehari-hari. “Persatuan adalah kekuatan utama organisasi; dengan kebersamaan, saling mendukung, dan semangat pengabdian, Dharmayukti Karini akan semakin jaya dan memberikan manfaat bagi sesama.” Dengan semangat tersebut, seluruh anggota Dharmayukti Karini Cabang Ngawi diharapkan terus melangkah bersama untuk mewujudkan organisasi yang solid, aktif, dan bermanfaat bagi keluarga besar peradilan serta masyarakat.

Pengadilan Agama (PA) Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Koordinator Madiun yang dihadiri oleh pimpinan Pengadilan Agama se-wilayah Koordinator Madiun pada Jum'at, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Koordinator Madiun. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., didampingi Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., dan Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. Kehadiran para pimpinan dan pejabat tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan agama. Melalui forum ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat menyelaraskan langkah dan strategi dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting terkait kinerja Pengadilan Agama, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan. Pembahasan diarahkan pada upaya mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu ditingkatkan. Pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat, dan transparan menjadi perhatian penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat pencari keadilan. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan untuk menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan adanya evaluasi dan koordinasi secara berkala, setiap Pengadilan Agama diharapkan mampu merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi pimpinan Pengadilan Agama se-Koordinator Madiun dalam kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, dan membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi tantangan pelayanan peradilan. Koordinasi antarsatuan kerja dinilai penting agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Setiap satuan kerja diharapkan dapat terus meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kualitas tata kelola organisasi demi mendukung pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perhatian terhadap masukan dan penilaian masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di masing-masing Pengadilan Agama.

Melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah Koordinator Madiun di PA Pacitan, seluruh peserta diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pimpinan dan seluruh aparatur peradilan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara nyata sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing satuan kerja. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. “Pelayanan yang berkualitas bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan juga memastikan masyarakat pencari keadilan memperoleh layanan yang mudah, transparan, dan memberikan kepastian.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus senantiasa dijaga melalui kinerja yang optimal, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan prima.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) di Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pemeriksaan setempat dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Miftahul Huda, S.Ag., M.H., bersama anggota majelis Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Sapuan, S.H.I., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta Jurusita Moh. Muclis Nurhadi. Pemeriksaan dilakukan terhadap objek sengketa yang menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Ngawi. Adapun objek yang diperiksa berupa dua bidang tanah beserta bangunan dan satu bidang sawah yang berada di wilayah Desa Jatimulyo.

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan membantu majelis hakim memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi objek yang menjadi sengketa. Dalam pelaksanaannya, majelis hakim melakukan peninjauan terhadap objek perkara di lokasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen dan keterangan para pihak. Pemeriksaan dilakukan dengan mencermati kondisi fisik, letak, batas-batas, serta keadaan objek sengketa di lapangan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan setempat selanjutnya dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan prosedur pemeriksaan perkara.

Majelis hakim bersama panitera dan jurusita melakukan pencocokan antara objek yang berada di lapangan dengan data dan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara. Pemeriksaan terhadap dua bidang tanah dan bangunan dilakukan dengan melihat kondisi serta batas-batas objek secara langsung. Selain itu, majelis hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap sebidang sawah yang menjadi bagian dari objek sengketa. Seluruh hasil pengamatan dan keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan setempat dicatat sebagai bagian dari administrasi perkara. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada majelis hakim dalam memahami objek sengketa secara faktual.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai kondisi objek perkara. Menurutnya, pemeriksaan secara langsung di lokasi dapat membantu majelis hakim memahami keadaan objek sengketa secara lebih konkret. Hal tersebut penting agar proses pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara cermat berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Setiap tahapan pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara dan prinsip kehati-hatian. “Pemeriksaan setempat merupakan bagian penting untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi objek perkara, sehingga setiap fakta di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Miftahul Huda.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat di Desa Jatimulyo berlangsung sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara secara cermat, transparan, dan sesuai prosedur. Kehadiran majelis hakim bersama panitera dan jurusita di lokasi objek sengketa menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi faktual objek dapat diketahui secara langsung. Hasil pemeriksaan setempat selanjutnya akan menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai dengan kewenangan majelis hakim. Dengan demikian, pemeriksaan setempat diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses peradilan yang profesional, objektif, dan berkeadilan.