Ngawi, 14 April 2026 — Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pusat Strategi Kebijakan Kumdil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Pengadilan Agama Ngawi secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dengan melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur peradilan. FGD ini membahas perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) terkait pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan. Topik tersebut dipilih sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis kinerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta para Panitera Muda yakni Ahmad Atas Muhrof, S.H.I., Khoirurrozi, S.Sy., dan Mokhammad Imron, S.H. Turut hadir pula Panitera Pengganti Nurunnisaul Jannah, S.H. dan Sutji Eny Lestari, S.H., serta jajaran jurusita yang terdiri dari Moh Muclis Nurhadi, Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md.

Secara umum, tujuan pelaksanaan FGD ini adalah untuk menghimpun masukan dari satuan kerja di daerah terkait implementasi dan dampak perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya sistem promosi dan mutasi yang objektif dan berkeadilan. Beberapa peserta juga menyoroti perlunya indikator penilaian yang jelas, transparan, dan terukur agar dapat meningkatkan motivasi kerja serta profesionalisme aparatur kepaniteraan.

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme, di mana seluruh peserta mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir dengan serius, memperhatikan setiap pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, mencermati setiap poin perubahan kebijakan yang dijelaskan, memberikan tanggapan secara aktif sesuai dengan pengalaman di satuan kerja masing-masing, berdiskusi secara konstruktif dengan tetap menjaga etika komunikasi, memanfaatkan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terhadap substansi perubahan SK KMA, serta mencatat berbagai hal penting sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap arah kebijakan Mahkamah Agung, khususnya terkait tata kelola jabatan kepaniteraan. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan tersebut.

Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pusat dan daerah dalam implementasi perubahan SK KMA tentang pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan. “Perubahan kebijakan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar salah satu peserta dalam forum tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Diskusi hakim digelar di ruang Ketua Pengadilan Agama Ngawi pada Senin (13/4). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas persiapan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta melakukan evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2026. Diskusi berlangsung dalam suasana serius namun tetap kondusif.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PA Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., dan diikuti oleh Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., serta seluruh hakim di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran para pimpinan dan hakim menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga.

Dalam diskusi tersebut, fokus utama pembahasan adalah kesiapan satuan kerja dalam meraih predikat WBBM. Berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian dibahas secara rinci, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan integritas aparatur. Para peserta juga menyoroti pentingnya inovasi dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.

Selain itu, evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026 turut menjadi agenda penting dalam diskusi. Setiap capaian dan kendala yang dihadapi selama tiga bulan pertama dianalisis secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Diskusi berlangsung interaktif dengan adanya masukan dan saran dari para hakim. Berbagai perspektif disampaikan guna mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan yang ada. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pimpinan dan hakim.

Dalam jalannya diskusi, para peserta secara aktif mengemukakan pandangan terkait strategi peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Mereka membahas berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memenuhi indikator WBBM secara optimal. Selain itu, evaluasi kinerja triwulan pertama dilakukan secara komprehensif dengan mengidentifikasi capaian yang telah diraih serta hambatan yang masih dihadapi. Para hakim juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya itu, diskusi juga menekankan perlunya inovasi dan kolaborasi antar bagian untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Suasana diskusi yang terbuka memungkinkan setiap peserta untuk menyampaikan ide dan solusi secara konstruktif. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Melalui diskusi ini, diharapkan seluruh hakim Pengadilan Agama Ngawi dapat semakin siap dalam mewujudkan predikat WBBM serta meningkatkan kinerja di masa mendatang. “Komitmen dan kerja sama adalah kunci utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Webinar nasional bertajuk “Menilik Geopolitik Global & Relevansi Hukum Islam” digelar secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh PA Ngawi di Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi pada Senin (13/4). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) sebagai wadah diskusi ilmiah mengenai perkembangan isu global dan hukum Islam. Webinar ini diikuti oleh jajaran pimpinan Pengadilan Agama Ngawi, yakni Ketua A. Mahfudin, S.Ag., M.H., serta Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. Kehadiran kedua pimpinan tersebut menunjukkan perhatian serius terhadap perkembangan isu geopolitik internasional yang memiliki keterkaitan dengan kajian hukum Islam dan hukum internasional.

Kegiatan ini mengangkat tema pembahasan “Eskalasi Konflik Iran–Amerika Serikat–Israel: Menguji Ketahanan Hukum Internasional dan Relevansi Fikih Qital di Era Perang Modern.” Tema tersebut dipilih untuk mengkaji secara mendalam dinamika konflik global yang berdampak pada tatanan hukum dunia. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang akademik untuk melihat relevansi fikih qital dalam konteks peperangan modern yang semakin kompleks. Acara dibuka secara resmi melalui opening speech oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pembina HISSI sekaligus Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara kajian hukum Islam dan hukum internasional dalam memahami dinamika konflik global. Beliau juga mengapresiasi terselenggaranya forum ilmiah yang dinilai relevan dengan tantangan zaman.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek geopolitik global serta implikasinya terhadap hukum internasional. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan partisipasi aktif para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan akademis terkait isu yang dibahas, khususnya mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Suasana diskusi berjalan dinamis dengan pertukaran gagasan yang konstruktif antara narasumber dan peserta. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bagaimana hukum internasional diuji dalam menghadapi konflik berskala global. Tidak hanya itu, kajian fikih qital turut menjadi sorotan sebagai perspektif hukum Islam dalam merespons perang modern. Webinar ini juga memperkuat pemahaman bahwa isu geopolitik tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan wawasan yang komprehensif bagi seluruh peserta yang hadir.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami lebih dalam keterkaitan antara geopolitik global dan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. “Ilmu tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk menjembatani kemanusiaan dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Rapat koordinasi percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia digelar secara daring melalui aplikasi Zoom pada Senin (13/4). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai satuan kerja di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Ngawi yang mengikuti dari Media Center PA Ngawi. Peserta dari PA Ngawi yang turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I., serta Riofitri Susanti, A.Md., dan Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi anggaran serta mengoptimalkan penyerapan pagu BA BUN pada tahun anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah berjalan serta identifikasi kendala yang dihadapi di masing-masing satuan kerja. Dalam rapat tersebut, narasumber menyampaikan berbagai strategi untuk meningkatkan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh satuan kerja, termasuk perencanaan yang matang, monitoring berkala, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan.

Selama pelaksanaan rapat koordinasi, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran sebagai indikator kinerja instansi pemerintah. Mereka juga diberikan arahan terkait langkah-langkah strategis dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Selain itu, pembahasan mengenai optimalisasi penyerapan pagu BA BUN menjadi fokus utama yang memberikan gambaran teknis kepada peserta. Para peserta terlihat aktif dalam mengikuti setiap sesi, baik dalam penyampaian materi maupun diskusi. Interaksi yang terjadi mencerminkan keseriusan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerja. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mencapai target penyerapan anggaran. Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil rapat koordinasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Optimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya soal realisasi, tetapi juga tentang akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Bogor, 9 April 2026 — Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Gelombang I Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan MA RI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pembentukan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Pelatihan yang berlangsung selama 12 hari, mulai 9 hingga 20 April 2026 ini diikuti oleh CPNS dari berbagai satuan kerja di lingkungan peradilan. Salah satu peserta yang turut ambil bagian berasal dari Pengadilan Agama Ngawi, yaitu Araisa Namia, S.T., Alfira Nurdiana, A.Md.Kom., Luvita Agestya Rahayu, A.Md., Intan Purbo Laras, A.Md., serta Di'ama Kamelia Agustin, S.H.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali CPNS dengan kompetensi dasar sebagai aparatur negara, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku. Materi yang diberikan mencakup nilai-nilai dasar ASN, kedisiplinan, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembelajaran terkait tugas dan fungsi di lingkungan peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur melalui metode pembelajaran klasikal, diskusi kelompok, serta praktik lapangan. Para peserta dituntut aktif dalam setiap sesi guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Suasana pelatihan berlangsung dinamis dengan interaksi yang intens antara peserta dan pengajar. Selama pelaksanaan pelatihan, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Mereka tidak hanya fokus pada materi yang diberikan, tetapi juga berupaya mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta menjalani berbagai tahapan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan. Mereka mengikuti sesi materi tentang nilai dasar ASN, pembinaan mental dan kedisiplinan, serta penguatan integritas yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Selain itu, peserta juga diberikan studi kasus yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan secara tepat. Kegiatan diskusi kelompok menjadi sarana untuk melatih kerja sama dan kemampuan berkomunikasi secara efektif antar peserta. Tidak hanya itu, praktik lapangan turut memberikan pengalaman langsung terkait dinamika kerja di lingkungan peradilan. Para peserta juga dibimbing untuk memahami pentingnya pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada keadilan. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu membentuk CPNS yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.