Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan serta sesuai dengan ketentuan, Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti kegiatan koordinasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) terkait aset henti guna bagi seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur pada Senin, 2 November 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara terpusat di Pengadilan Tinggi Surabaya, diikuti oleh satuan kerja di lingkungan peradilan wilayah Jawa Timur secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. PA Ngawi turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengikuti jalannya koordinasi di Ruang Kesekretariatan, tepatnya di meja kerja masing-masing. Kehadiran PA Ngawi diwakili oleh Pengelola Layanan Operasional Bagian Umum dan Keuangan, Ariyanto Saputro, A.Md. Keikutsertaan tersebut merupakan bentuk komitmen PA Ngawi dalam mendukung tertib administrasi, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan koordinasi ini membahas konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait pengelolaan dan pencatatan aset henti guna pada seluruh satuan kerja. Pembahasan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional tetap tercatat, teridentifikasi, dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi ini, seluruh satuan kerja memperoleh pemahaman yang selaras mengenai aspek pengendalian internal dan penyajian informasi aset dalam laporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai kendala administrasi maupun teknis terkait pencatatan aset. Dengan adanya pemahaman yang seragam, diharapkan proses konsolidasi laporan keuangan dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi PA Ngawi dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan aset henti guna memerlukan perhatian khusus karena setiap aset harus memiliki kejelasan status, kondisi, serta tindak lanjut pengelolaannya. Oleh karena itu, penerapan PIPK menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan proses pelaporan keuangan berjalan sesuai prosedur dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan. Melalui kegiatan ini, PA Ngawi diharapkan dapat menindaklanjuti hasil koordinasi dengan melakukan evaluasi terhadap administrasi dan pengelolaan aset di lingkungan satuan kerja. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian internal serta menjaga kualitas laporan keuangan yang disusun secara berkala.

Melalui keikutsertaan dalam koordinasi PIPK ini, PA Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap arahan dan hasil pembahasan dalam kegiatan koordinasi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait identifikasi, pencatatan, dan pengawasan aset henti guna. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab aparatur dalam menjaga dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Sebagaimana semangat yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara, “Akuntabilitas bukan sekadar menyusun laporan, melainkan memastikan setiap aset dan anggaran negara dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Dengan demikian, melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, PA Ngawi diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan aset negara yang profesional, efektif, serta berintegritas.

Pengadilan Agama Ngawi menerima mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang I dari Institut Agama Islam Ngawi (IAI Ngawi) dalam sebuah kegiatan pembukaan yang dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026, bertempat di Media Center Kantor Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjalin kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga peradilan, khususnya dalam memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa di lingkungan peradilan agama. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Hakim sekaligus Dosen Pamong, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H., Dekan Fakultas Syariah IAI Ngawi, Mahsun, S.Ag., M.Ag., serta Dosen Pembimbing Lapangan, Alfi Wahyu Zahara, S.H., M.H. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para mahasiswa peserta PPL Gelombang I IAI Ngawi. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja, sistem administrasi, serta proses pelayanan dan penegakan hukum di Pengadilan Agama.

Rangkaian acara pembukaan diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa PPL IAI Ngawi serta berharap agar kesempatan praktik lapangan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, etika, tanggung jawab, dan sikap profesional selama melaksanakan kegiatan PPL di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan hukum dan praktik administrasi peradilan secara langsung. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat belajar mengenai mekanisme kerja lembaga peradilan sekaligus membangun karakter sebagai calon sarjana hukum yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap penegakan keadilan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Syariah IAI Ngawi, Mahsun, S.Ag., M.Ag. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengadilan Agama Ngawi atas kesempatan serta penerimaan mahasiswa untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Beliau berharap kerja sama antara IAI Ngawi dan Pengadilan Agama Ngawi dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi mahasiswa. Kegiatan PPL ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan realitas praktik di dunia kerja. Dengan adanya bimbingan dari hakim, aparatur pengadilan, serta dosen pembimbing, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal memasuki dunia profesional.

Melalui pelaksanaan PPL Gelombang I ini, Pengadilan Agama Ngawi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi lembaga peradilan agama, mulai dari aspek administrasi perkara, pelayanan publik, hingga proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama menjalani kegiatan praktik, mahasiswa diharapkan aktif menggali ilmu, mengamati proses kerja, serta menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan peradilan. Kehadiran mahasiswa juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam semangat kegiatan ini, “Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, karena pengalaman, kedisiplinan, dan integritas merupakan bekal utama dalam membentuk generasi hukum yang profesional dan berkeadilan.” Dengan dimulainya kegiatan PPL Gelombang I IAI Ngawi, diharapkan para mahasiswa dapat mengikuti seluruh rangkaian praktik dengan penuh tanggung jawab serta memperoleh pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam perjalanan akademik maupun kehidupan profesional di masa mendatang.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan kegiatan pembinaan Ketua PTA Surabaya pada Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Aula K.H. Abdullah Siddiq, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan, koordinasi, serta peningkatan kinerja aparatur peradilan agama di wilayah PTA Surabaya. Acara diawali dengan sambutan Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., yang membuka rangkaian kegiatan pembinaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama (PA) Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., serta Panitera Pengganti PTA Surabaya yang sedang melaksanakan detasering di PA Ngawi, Laily Ekawati Fauziyah, S.H. Kehadiran jajaran PA Ngawi tersebut merupakan bagian dari partisipasi dalam kegiatan pembinaan sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian acara pembinaan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Milad ke-32 Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) serta Milad ke-31 Perhimpunan Perhimpunan Hakim Indonesia (PPHIMM). Peringatan milad tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan dedikasi aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan pengumuman pemenang PTA Award Triwulan III Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang menunjukkan capaian kinerja dalam berbagai bidang. Penghargaan tersebut mencakup sejumlah indikator, antara lain pelaksanaan anggaran, kedisiplinan pegawai, pengelolaan website dan media sosial, serta pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Melalui pemberian penghargaan ini, diharapkan seluruh satuan kerja semakin termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Dalam pengumuman PTA Award Triwulan III Tahun 2026, PA Ngawi berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan atas capaian kinerjanya. Tidak hanya meraih penghargaan dalam PTA Award, PA Ngawi juga memperoleh apresiasi dari PTA Surabaya atas capaian kinerja satuan kerja. PA Ngawi berhasil menempati Peringkat 6 dalam Apresiasi atas Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, PA Ngawi meraih Peringkat 2 dalam Apresiasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 dengan nilai sempurna sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai penghargaan dan apresiasi yang diterima menjadi dorongan bagi PA Ngawi untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan PA Ngawi dalam meraih sejumlah penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan integritas dalam bekerja. Prestasi yang telah diraih bukan menjadi akhir dari upaya peningkatan kinerja, melainkan pijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik pada periode berikutnya. Semangat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan perlu terus diterapkan agar setiap program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana pesan yang menjadi semangat dalam pencapaian tersebut, “Prestasi adalah hasil dari kerja sama, kedisiplinan, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Melalui pembinaan Ketua PTA Surabaya dan pemberian penghargaan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah PTA Surabaya semakin termotivasi untuk mewujudkan peradilan agama yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berikut Daftar Prestasi PA Ngawi pada PTA Award Triwulan III 2026:
Juara II Kinerja Pengelola Website Dan Media Sosial
Juara Harapan I Kinerja Kedisiplinan Pegawai
Juara Harapan II Kinerja Pelayanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat
Juara Harapan III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Berikut Daftar Apresiasi PTA Surabaya Triwulan III 2026:
Peringkat 6 Nasional Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Oleh Badilag Triwulan III Pengadilan Agama Kelas IA 
Apresiasi IKPA DIPA 04 Dengan Nilai 100% Periode Triwulan III
Apresiasi Kinerja Ecourt 100% Triwulan III

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesiapan aparatur peradilan menghadapi perkembangan teknologi digital, Hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi, Sapuan, S.H.I., M.H., mengikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan melalui Pusdiklat Teknis Peradilan. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 26–30 Oktober 2026 tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Hakim Pengadilan Agama Ngawi. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya untuk membekali hakim dengan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yudisial. Perkembangan teknologi AI yang semakin pesat membawa berbagai peluang sekaligus tantangan bagi dunia peradilan, khususnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pemanfaatan, risiko, serta batasan etika penggunaan AI menjadi hal penting bagi hakim dalam menjaga kualitas dan integritas proses peradilan.

Materi pelatihan membahas berbagai aspek pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisial hakim, termasuk risiko penerapan AI dalam sistem peradilan serta perubahan lanskap peradilan akibat perkembangan teknologi. Pembahasan juga mencakup etika yudisial, independensi hakim, dan perlindungan data di era kecerdasan artifisial. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai penggunaan AI dalam pemeriksaan perkara serta perubahan karakter pembuktian yang muncul seiring meningkatnya penggunaan informasi digital. Materi tersebut menjadi penting mengingat hakim dituntut mampu menilai keabsahan, relevansi, dan keandalan bukti digital secara cermat. Dengan pemahaman yang memadai, hakim diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara proporsional tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Pelatihan ini juga mengulas evolusi teknologi hingga perkembangan AI generatif serta berbagai bentuk kejahatan siber yang terjadi di ranah sosial, ekonomi, perbankan, dan personal. Peserta dibekali wawasan mengenai tantangan hukum dalam produksi dan penggunaan informasi digital, termasuk praktik penegakan hukum serta pembuktian perkara berbasis bukti elektronik. Salah satu perhatian utama dalam materi tersebut adalah meningkatnya potensi manipulasi bukti digital dan munculnya bias algoritma yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kapasitas hakim untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi bukti digital menjadi semakin penting. Hakim perlu memiliki kecermatan dalam membedakan informasi yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang berpotensi dimanipulasi. Materi pelatihan juga mengarahkan peserta untuk memahami tata kelola penerapan AI dalam lingkungan peradilan agar pemanfaatannya tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Keikutsertaan Hakim PA Ngawi dalam pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam menghadapi transformasi digital di bidang peradilan. Pemanfaatan kecerdasan artifisial pada dasarnya dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat akses terhadap informasi, serta membantu pengelolaan pekerjaan yudisial. Namun, teknologi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan kewenangan, pertimbangan hukum, maupun independensi hakim dalam memutus perkara. Setiap keputusan yudisial harus tetap didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum, serta keyakinan hakim sesuai prinsip peradilan yang berlaku. Dengan demikian, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan baru secara profesional dan bertanggung jawab.

Melalui pelatihan ini, PA Ngawi terus mendorong peningkatan kompetensi hakim agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar peradilan. Sebagaimana pesan yang relevan dengan tema kegiatan ini, "Kecerdasan artifisial dapat membantu proses peradilan menjadi lebih efektif, tetapi integritas, independensi, dan hati nurani hakim tetap menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan." Pesan tersebut menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan etika dan tanggung jawab profesi. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, diharapkan hakim PA Ngawi semakin siap menghadapi dinamika pembuktian digital dan berbagai tantangan hukum di era kecerdasan artifisial. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendukung terwujudnya peradilan yang modern, profesional, transparan, dan berintegritas.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan acara Purna Bhakti Panitera Pengganti pada Kamis, Oktober 2026, bertempat di Aula K.H. Abdullah Siddiq, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi Panitera Pengganti selama menjalankan tugas di lingkungan peradilan agama. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat dan aparatur peradilan agama. Turut hadir Ketua Pengadilan Agama (PA) Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., serta Panitera Pengganti PTA Surabaya yang sedang melaksanakan detasering di PA Ngawi, Laily Ekawati Fauziyah, S.H. Suasana khidmat dan penuh kehangatan mewarnai kegiatan tersebut sebagai ungkapan penghargaan atas perjalanan pengabdian yang telah dilalui.

Rangkaian acara diawali dengan pemutaran video pelepasan yang menampilkan perjalanan pengabdian dan berbagai momen selama menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti. Tayangan tersebut menjadi pengingat atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan pamitan dari Panitera Pengganti yang dilepas sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, serta permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar PTA Surabaya. Momen tersebut berlangsung penuh haru dan menjadi kesempatan untuk menyampaikan kesan serta pesan selama menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setelah itu, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., menyampaikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan pembinaan.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Surabaya menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur peradilan agama. Purna bhakti bukan sekadar penanda berakhirnya masa tugas, melainkan juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan bagi lembaga. Nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, serta loyalitas yang telah ditunjukkan diharapkan dapat menjadi teladan bagi aparatur lainnya. Ketua PTA Surabaya juga mengharapkan agar hubungan silaturahmi dan kekeluargaan tetap terjaga meskipun telah memasuki masa purna tugas. Dengan demikian, berakhirnya masa pengabdian secara kedinasan tidak berarti berakhir pula hubungan baik yang telah terjalin selama menjadi bagian dari keluarga besar peradilan agama.

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan serta penyerahan tali asih kepada Panitera Pengganti yang memasuki masa purna bhakti. Penyerahan tersebut menjadi simbol perhatian, rasa terima kasih, dan penghargaan atas segala pengabdian yang telah diberikan kepada institusi. Momen ini sekaligus mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan PTA Surabaya. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan menyanyikan Mars PTA Surabaya yang diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh khidmat. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi sekaligus kenang-kenangan atas kebersamaan dalam kegiatan tersebut.

Melalui penyelenggaraan acara purna bhakti ini, PTA Surabaya berharap semangat pengabdian, integritas, dan dedikasi yang telah ditunjukkan dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur peradilan agama. Sebagaimana pesan yang menjadi makna dalam kegiatan tersebut, "Purna bhakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan penanda bahwa jejak dedikasi dan keteladanan akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus." Penghargaan yang diberikan bukan semata-mata sebagai bentuk seremonial, tetapi juga sebagai wujud penghormatan atas perjalanan panjang dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab. Semangat kebersamaan dan silaturahmi diharapkan tetap terpelihara meskipun perjalanan kedinasan telah berakhir. Dengan demikian, nilai-nilai pengabdian yang telah ditanamkan akan senantiasa menjadi bagian dari perjalanan dan perkembangan lembaga peradilan agama.