Tautan Terkait :
- Mahkamah Agung RI
- Kepaniteraan MA RI
- Badan Pengawasan MA RI
- Ditjen Badilag
- PTA Surabaya
- Pemkab Ngawi
- Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Pengadilan Agama Ngawi memberikan pembekalan pengetahuan hukum kepada mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Ngawi melalui kegiatan penyampaian materi hukum acara persidangan yang dilaksanakan pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Agama Ngawi. Materi disampaikan langsung oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ngawi, Khoirurrozi, S.Sy., dengan mengangkat tema mengenai hukum acara persidangan, khususnya alur persidangan perkara perdata. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai tahapan dan mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan peradilan. Melalui penyampaian materi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai proses beracara di pengadilan, mulai dari tahap pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran praktis untuk menghubungkan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik pelaksanaan persidangan secara langsung.
Dalam pemaparannya, Khoirurrozi menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses persidangan perkara perdata. Tahapan pertama dimulai dari pendaftaran gugatan oleh penggugat melalui pengadilan yang berwenang, termasuk Pengadilan Agama untuk perkara tertentu di bidang hukum keluarga Islam. Selanjutnya, pada sidang pertama dilakukan pemeriksaan awal, termasuk pengecekan identitas para pihak serta legalitas kuasa hukum apabila menggunakan jasa advokat. Setelah itu, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Apabila mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian pemberian jawaban oleh tergugat yang dapat disertai eksepsi maupun gugatan balik atau rekonvensi. Tahapan berikutnya meliputi replik dan duplik sebagai bentuk tanggapan antara kedua belah pihak sebelum memasuki proses pembuktian.

Lebih lanjut, materi juga membahas tahapan pembuktian yang menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara. Pada tahap ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi, guna memperkuat dalil dan argumentasi yang disampaikan di persidangan. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan sebagai rangkuman akhir atas fakta dan argumentasi yang telah terungkap selama persidangan. Selanjutnya, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa gugatan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa setiap tahapan persidangan memiliki prosedur dan ketentuan tersendiri yang harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai hukum acara.
Melalui kegiatan pembekalan ini, mahasiswa IAI Ngawi diharapkan tidak hanya memahami teori hukum secara akademis, tetapi juga mampu mengenali penerapannya dalam praktik peradilan. Penyampaian materi di Ruang Sidang Utama memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kontekstual karena mahasiswa dapat mengenal secara langsung lingkungan dan suasana ruang persidangan. Pengetahuan mengenai hukum acara persidangan menjadi bekal penting bagi mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional di bidang hukum. Sebagai pesan dalam kegiatan tersebut, “Memahami hukum tidak cukup hanya dengan mempelajari aturan dan teori, tetapi juga harus mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dengan memahami setiap tahapan persidangan, kita dapat membangun kesadaran hukum serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.” Melalui kegiatan edukatif ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung peningkatan wawasan dan pemahaman hukum bagi generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara lembaga peradilan dan institusi pendidikan.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan kinerja menjelang akhir tahun 2026, Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah (Korwil) Madiun menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Pengadilan Agama Magetan, Jalan Raya Maospati–Magetan No. Km. 06, Lumbungan, Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi sekaligus Ketua Koordinator Wilayah Madiun, Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis bagi satuan kerja di wilayah Koordinator Wilayah Madiun untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab kelembagaan. Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini adalah percepatan penyelesaian perkara menjelang pergantian tahun 2026. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan di bidang kesekretariatan agar seluruh target kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Ngawi turut berpartisipasi dengan diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., didampingi Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., serta Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. Kehadiran jajaran pimpinan dan pejabat tersebut merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Ngawi dalam mendukung koordinasi lintas satuan kerja serta menyukseskan pencapaian target kinerja organisasi. Melalui rapat ini, masing-masing satuan kerja diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap capaian pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi. Koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi hal penting untuk memastikan setiap tugas dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh satuan kerja dapat bergerak secara selaras dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.



Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi ini adalah percepatan penyelesaian perkara, baik dari sisi administrasi maupun proses penanganannya. Menjelang akhir tahun, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepaniteraan agar perkara yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat diselesaikan secara tepat waktu. Namun, percepatan kinerja tidak hanya menjadi tanggung jawab bidang kepaniteraan, melainkan juga mencakup sektor kesekretariatan. Seluruh pekerjaan administrasi, pelaporan, pengelolaan anggaran, serta program kerja lainnya diharapkan dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun. Upaya percepatan tersebut tetap harus mengedepankan ketelitian, ketepatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, target penyelesaian pekerjaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas hasil maupun prinsip akuntabilitas.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Koordinator Wilayah Madiun semakin memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh target kinerja tahun 2026. Setiap satuan kerja diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil pembahasan melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan terencana. Semangat kebersamaan serta kolaborasi antarsatuan kerja menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan menjelang akhir tahun. Pesan yang menjadi penekanan dalam kegiatan ini adalah “Percepatan kerja bukan berarti mengesampingkan ketelitian dan aturan. Setiap pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, akurat, serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.” Dengan semangat tersebut, seluruh jajaran Pengadilan Agama se-Koordinator Wilayah Madiun diharapkan mampu menuntaskan tanggung jawab kelembagaan secara optimal, sekaligus menjaga kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.
Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut berpartisipasi dalam program Podcast Ngobrol Santai (Ngobras) yang diselenggarakan di Radio Suara Ngawi pada Rabu, 11 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, PA Ngawi menghadirkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., sebagai narasumber dengan mengusung tema “Beracara Secara Gratis (Prodeo)”. Podcast ini dipandu oleh Irfan Adhitya yang mengajak narasumber membahas berbagai informasi seputar layanan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang ingin memperoleh akses keadilan melalui Pengadilan Agama. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa dipungut biaya melalui mekanisme prodeo. Melalui siaran tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum di Pengadilan Agama.
Dalam perbincangan tersebut, Tamaji, S.Ag., M.H., menjelaskan bahwa prodeo merupakan layanan berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai layanan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui ketentuan tersebut, masyarakat kurang mampu diberikan kesempatan untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus terbebani biaya perkara. Narasumber juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat diajukan melalui mekanisme prodeo sepanjang pemohon memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, layanan prodeo menjadi salah satu bentuk komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.


Lebih lanjut, Tamaji, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa permohonan prodeo pada dasarnya hanya berlaku untuk satu tingkat peradilan. Apabila pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK), maka pemohon harus mengajukan permohonan prodeo kembali pada tingkat peradilan yang bersangkutan. Selain itu, pemohon prodeo berhak memperoleh layanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara sejak awal hingga selesai pada tingkat peradilan yang telah memperoleh persetujuan prodeo. Adapun sejumlah persyaratan yang perlu disiapkan oleh masyarakat antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama setempat, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan, serta surat keterangan penerimaan tunjangan sosial lainnya apabila tersedia. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan permohonan agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Podcast Ngobrol Santai (Ngobras) ini, PA Ngawi berharap informasi mengenai layanan prodeo dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Ngawi. Pemanfaatan media radio dan podcast menjadi salah satu langkah strategis dalam mendekatkan informasi layanan peradilan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang informatif dan mudah diakses. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam kegiatan edukasi ini, “Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan. Melalui layanan prodeo, Pengadilan Agama hadir memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.” Dengan adanya kegiatan ini, PA Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai layanan peradilan, sehingga terwujud pelayanan hukum yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.
Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Institut Agama Islam (IAI) Ngawi mengikuti kegiatan pemberian materi mengenai tahapan persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Ngawi pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa PPL IAI Ngawi dengan didampingi oleh hakim sekaligus dosen pamong, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. Pemberian materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai proses dan mekanisme persidangan di lingkungan peradilan agama. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen pamong. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik langsung dalam proses peradilan.
Materi yang dibahas pada kesempatan kali ini berfokus pada tahapan persidangan, mulai dari proses awal hingga tahapan pemeriksaan perkara di persidangan. Setiap mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan hasil pemahaman dan pembelajaran melalui presentasi tugas yang telah dikerjakan. Kegiatan presentasi berlangsung sebagai sarana diskusi dan pendalaman materi antara mahasiswa dengan dosen pamong. Melalui pemaparan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam memahami urutan proses persidangan, peran para pihak, serta prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan persidangan. Dosen pamong juga memberikan arahan, penjelasan, dan penguatan materi agar pemahaman mahasiswa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. memberikan pendampingan sekaligus penjelasan terkait materi yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Pembelajaran ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PPL karena mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan. Selain itu, kegiatan ini juga melatih keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, mengembangkan kemampuan analisis, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara akademis. Diskusi yang berlangsung diharapkan mampu membantu mahasiswa memahami bahwa setiap tahapan persidangan memiliki prosedur dan ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif melalui perpaduan antara teori dan praktik di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.
Melalui kegiatan pemberian materi ini, Pengadilan Agama Ngawi turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa PPL IAI Ngawi, khususnya dalam bidang hukum dan praktik peradilan agama. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Sebagaimana pesan yang menjadi semangat dalam kegiatan pembelajaran ini, “Memahami hukum tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap praktik penerapannya agar mampu mewujudkan keadilan secara tepat dan bertanggung jawab.” Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa PPL IAI Ngawi diharapkan semakin memahami proses persidangan serta mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pelaksanaan praktik di Pengadilan Agama Ngawi.
Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kabupaten Ngawi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi pada Rabu, 11 November 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Bangga Kencana DP3AKB Kabupaten Ngawi. PA Ngawi dalam kesempatan ini diwakili langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperkuat komitmen bersama dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada perkembangan kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi serta berbagai permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas satuan tugas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan perempuan dan anak. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan menjadi perhatian penting, mengingat perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, baik pemerintah daerah, lembaga peradilan, maupun instansi terkait lainnya. Sinergi dan komunikasi antarlembaga dinilai sangat diperlukan agar setiap permasalahan dapat ditangani secara tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meminimalkan angka kasus kekerasan dan permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi.

Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan PA Ngawi terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara tertentu di bidang hukum keluarga, Pengadilan Agama juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dengan DP3AKB serta instansi terkait menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan yang berdampak terhadap perempuan dan anak. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan penanganan permasalahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap perempuan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan semakin meningkatkan kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman serta ramah bagi perempuan dan anak. Penanganan permasalahan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana pesan yang menjadi semangat dalam kegiatan ini, “Perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi, kepedulian, dan tindakan nyata dari seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Ngawi yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.” PA Ngawi berharap koordinasi lintas sektor seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Kabupaten Ngawi yang lebih aman, adil, dan sejahtera.
Page 1 of 136
Jam Pelayanan :
Hari Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
___________________________
Hari Jumat : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
Copyright © 2024 Team IT Pengadilan Agama Ngawi