Pemberian materi kepada mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dilaksanakan di ruang sidang utama sebagai bagian dari kegiatan pembekalan selama menjalani PKL. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa PKL UIN Sunan Ampel dan berlangsung dengan tertib serta kondusif. Materi disampaikan oleh Panitera Muda Hukum bersama staf kepaniteraan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai lingkungan kerja dan sistem administrasi perkara di lembaga peradilan.

Dalam kegiatan tersebut, Panitera Muda Hukum bersama staf kepaniteraan memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi kepaniteraan, alur administrasi perkara, serta peran kepaniteraan dalam mendukung kelancaran proses persidangan. Mahasiswa diberikan gambaran umum mengenai mekanisme kerja di bagian kepaniteraan hukum. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan komunikatif agar mudah dipahami. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan etika kerja dan tata tertib yang harus dipatuhi selama menjalani PKL.

Kegiatan pembekalan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kesiapan sebelum terjun langsung dalam aktivitas kepaniteraan sehari-hari. Staf kepaniteraan turut berbagi pengalaman kerja serta memberikan penjelasan teknis yang relevan dengan pelaksanaan PKL. Mahasiswa terlihat antusias mengikuti kegiatan dan aktif dalam sesi diskusi. Hal ini menunjukkan tingginya minat mahasiswa untuk memahami praktik kerja di lingkungan peradilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa PKL UIN Sunan Ampel dapat melaksanakan tugas PKL dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pesan kepada mahasiswa agar memanfaatkan masa PKL sebagai sarana belajar dan pengembangan diri. “PKL bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga membentuk sikap profesional dan integritas dalam bekerja,” demikian pesan yang disampaikan kepada peserta. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik kerja di lingkungan peradilan.

Pengadilan Agama Ngawi menerima kunjungan dari pihak EcoCare dalam rangka penawaran kerja sama pengadaan pengharum ruangan, Kamis, 22 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di lobby Pengadilan Agama Ngawi dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kenyamanan serta kebersihan lingkungan kantor. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Ngawi, M. Luthfi Hapsoro. Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif dan penuh keterbukaan antara kedua belah pihak.

Kunjungan dilakukan oleh perwakilan EcoCare sebagai perusahaan yang bergerak di bidang hygiene service, khususnya penyediaan produk pengharum ruangan dan sanitasi. Dalam kesempatan tersebut, pihak EcoCare memaparkan berbagai produk yang ditawarkan, termasuk spesifikasi, manfaat, serta sistem kerja sama yang dapat diterapkan. Penawaran ini ditujukan untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih, segar, dan nyaman bagi aparatur peradilan maupun masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Ngawi.

M. Luthfi Hapsoro selaku Kasubbag Umum dan Keuangan menerima pemaparan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta penjelasan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa setiap penawaran kerja sama akan dikaji terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan satuan kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aspek efisiensi, efektivitas, dan manfaat jangka panjang juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Pengadilan Agama Ngawi dan pihak penyedia jasa. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk saling memahami kebutuhan dan peluang kerja sama di masa mendatang. “Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar M. Luthfi Hapsoro. Dengan adanya penawaran ini, Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Surabaya – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terbanyak dengan berbagai instansi di Jawa Timur. Tidak kurang dari 1.080 MoU berhasil dilaksanakan, menjadikan kegiatan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah kerja sama kelembagaan peradilan agama di Indonesia.

Puncak kegiatan MoU Akbar tersebut diselenggarakan pada Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di Aula Majapahit, Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sekaligus diiringi dengan penyerahan penghargaan Rekor MURI kepada PTA Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya Ketua Muda Agama MA RI Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, pejabat struktural dan fungsional peradilan agama, unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, serta perwakilan lembaga pendidikan.

Pengadilan Agama Ngawi turut mengikuti kegiatan tersebut secara langsung, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Panitera, dan Sekretaris sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap penguatan sinergi lintas sektor dalam peningkatan layanan peradilan agama di Jawa Timur. Kehadiran tersebut menegaskan kesiapan Pengadilan Agama Ngawi untuk mengimplementasikan hasil MoU dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

MoU Akbar ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 29 Juli 2025, yang pada saat itu lebih berfokus pada perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pada pelaksanaan kali ini, ruang lingkup MoU diperluas, tidak hanya mencakup perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga meliputi perlindungan seluruh anggota keluarga serta harta kekayaan keluarga, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Gubernur Jawa Timur Dr. (H.C. UA) Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi utama ketahanan nasional. Ia berharap implementasi MoU ini dapat berjalan efektif dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim hukum yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Senior Manager MURI, Triyono, menyampaikan bahwa rekor yang diberikan tidak semata-mata dilihat dari jumlah MoU, melainkan juga dari nilai strategis dan dampaknya dalam penguatan tata kelola peradilan agama serta peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh dan inspirasi bagi pengadilan tinggi lainnya di seluruh Indonesia.

Menutup rangkaian acara, Ketua Muda Agama MA RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa sinergi antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan unsur penegak hukum lainnya merupakan kunci utama dalam menghadirkan layanan peradilan yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pengadilan Agama Ngawi ke-144, seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Kedai TI (Kongkow Enak dan Santai) Teknologi Informasi Peradilan dengan tema “Kupas Tuntas Smart Majelis SIPP Versi 6.0.1”. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa, 20 Januari 2026, mulai pukul 19.15 WIB hingga selesai. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan tersebut dari Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi dengan penuh antusias. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kedai TI Peradilan.

Kedai TI merupakan forum diskusi teknologi informasi peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur peradilan terhadap sistem aplikasi penunjang administrasi dan pelayanan peradilan. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai pemanfaatan fitur Smart Majelis pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 6.0.1. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Asep Nursobah, S.Ag., M.H., Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Hendra Dwi Prasetya dari Tim Development SIPP Mahkamah Agung RI. Acara dipandu oleh Cak Ahsan selaku host dan moderator yang mengemas diskusi dengan suasana santai namun tetap informatif dan berbobot.

Seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan ini secara aktif dan tertib sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi. Melalui pemaparan materi dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi penggunaan SIPP dalam mendukung kelancaran administrasi perkara. Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi dan peningkatan kapasitas aparatur seiring bertambahnya usia Pengadilan Agama Ngawi yang telah mencapai 144 tahun. Selain materi utama, acara Kedai TI turut dimeriahkan dengan penampilan spesial dari GASH Band asal Ngawi yang menambah suasana kebersamaan dan keakraban.

Salah satu aparatur Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kedai TI ini sangat bermanfaat dan relevan, tidak hanya sebagai sarana peningkatan pemahaman teknologi informasi peradilan, tetapi juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-144 Pengadilan Agama Ngawi yang sarat makna dan semangat pembaruan,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap seluruh aparatur semakin siap mendukung terwujudnya peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Sosialisasi Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Rabu, 21 Januari 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.30 WIB. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh pengurus IKAHI di berbagai tingkatan, baik pengurus daerah khusus, pengurus daerah, maupun pengurus cabang IKAHI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berintegritas dan sejalan dengan nilai-nilai etika profesi.

Dari Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh para hakim, yakni Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. Kegiatan dilaksanakan di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan daring. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan khidmat dan antusias, mulai dari pembukaan hingga pemaparan materi. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Pengurus Pusat IKAHI. Melalui kegiatan ini, diharapkan para hakim memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan pribadi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai integritas dan kehati-hatian dalam kehidupan hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dan mendorong seluruh hakim untuk mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, literasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi hakim. Kegiatan ini juga dinilai sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dalam memperkuat integritas aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Dengan adanya sosialisasi ini, para hakim diharapkan semakin memahami batasan dan tanggung jawab etik dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu peserta dari Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi hakim. “Melalui sosialisasi ini, kami diingatkan kembali bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang hakim untuk menjaga independensi dan integritas,” ujarnya. Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh IKAHI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan yang berintegritas, profesional, dan beretika.