Ngawi, 6 April 2026 — Pengadilan Agama (PA) Ngawi menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) bidang kesekretariatan yang dilaksanakan di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris PA Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., serta dihadiri oleh seluruh staf kesekretariatan.

Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi rutin terhadap kinerja administrasi kesekretariatan sekaligus sebagai forum pembahasan berbagai agenda strategis kepegawaian. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu penting dibahas secara komprehensif guna meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan internal di lingkungan PA Ngawi.

Salah satu fokus utama dalam monev ini adalah pembahasan usulan kepegawaian, yakni kenaikan gaji berkala bagi 8 pegawai serta kenaikan pangkat bagi 4 pegawai. Usulan tersebut menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan hak dan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

Selain itu, rapat juga membahas terkait pengajuan cuti besar untuk menunaikan ibadah haji bagi Ketua PA Ngawi A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, serta Panitera Pengganti Bu Nisa yang saat ini masih dalam proses. Hal ini menjadi bagian dari agenda administrasi kepegawaian yang harus dipantau secara berkala agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Sekretaris PA Ngawi Benny Hardiyanto, S.H. menyoroti capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang saat ini berada pada angka 80, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 85. Ia menegaskan bahwa peningkatan nilai IP ASN harus menjadi perhatian bersama dengan melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset yang terukur dan terdokumentasi dengan baik. Menurutnya, nilai indeks pengelolaan aset harus didukung dengan perhitungan yang jelas serta monitoring data yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada akuntabilitas kinerja lembaga. Oleh karena itu, setiap bagian diminta untuk lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Dalam konteks pembangunan Zona Integritas (ZI), ia juga mengingatkan bahwa capaian kinerja harus terus ditingkatkan, terutama dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh unsur kesekretariatan. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi seperti ini harus dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Rapat berlangsung secara aktif dan partisipatif, di mana seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Diskusi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan solusi yang konstruktif dan aplikatif.

Sebagai penutup, rapat monev kesekretariatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Sekretaris PA Ngawi menyampaikan pesan, “Evaluasi bukan sekadar menilai, tetapi menjadi langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan.”

Ngawi, 2 April 2026 — Pengadilan Agama Ngawi resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Ngawi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan podcast edukasi hukum bertajuk “Ngobrol Santai” atau “NGOBRAS”. Kegiatan tersebut berlangsung di Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi dan dihadiri oleh Kepala Dinas DISKOMINFO Kabupaten Ngawi, Drs. Mahmud Rosadi, beserta jajarannya.

Acara penandatanganan MoU ini disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., yang didampingi oleh Wakil Ketua, para hakim, sekretaris, panitera, dan pegawai PA Ngawi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara luas.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan pentingnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa melalui program podcast “NGOBRAS” yang akan disiarkan melalui Radio Suara Ngawi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum secara sederhana, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Program ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu, kolaborasi ini menjadi bentuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kehadiran DISKOMINFO sebagai mitra strategis dinilai mampu memperluas jangkauan informasi melalui kanal media yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan demikian, penyebaran edukasi hukum tidak hanya terbatas di ruang persidangan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Hal ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Ketua Pengadilan Agama Ngawi juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas DISKOMINFO Kabupaten Ngawi, Drs. Mahmud Rosadi, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama ini. Ia menilai bahwa program podcast edukasi hukum merupakan inovasi yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas informasi publik. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menghadirkan konten yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya.

Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kerja sama resmi antara kedua instansi dalam mengembangkan program siaran edukasi hukum melalui media radio dan platform digital lainnya. Program “NGOBRAS” direncanakan akan menghadirkan berbagai topik hukum yang dikemas secara ringan namun tetap informatif, dengan menghadirkan narasumber dari lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

Sebagai penutup, kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme dari seluruh peserta yang hadir. Diharapkan, kerja sama ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Ngawi. Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan pesan, “Edukasi hukum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar, taat, dan berkeadilan.”

Ngawi, 1 April 2026 — Pengadilan Agama (PA) Ngawi menyelenggarakan sosialisasi prosedur pengambilan Akta Cerai Elektronik (EAC) pada Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Multimedia Center PA Ngawi dan dihadiri oleh seluruh pegawai pengadilan. Sosialisasi ini dipandu oleh CPNS Intan Purbo Laras, A.Md., yang menjelaskan secara rinci mekanisme pengambilan EAC. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai agar proses administrasi pasca-perceraian berjalan lebih cepat, efektif, dan transparan. Dengan penerapan EAC, masyarakat dapat memperoleh akta cerai secara elektronik tanpa harus melalui prosedur manual yang panjang.

Dalam sesi inti, CPNS Intan Purbo Laras menjelaskan langkah-langkah teknis pengambilan EAC, mulai dari pendaftaran elektronik, verifikasi data, hingga pengambilan dokumen di PA Ngawi. Ia juga memberikan simulasi penggunaan sistem EAC agar pegawai dapat memahami secara langsung prosedur yang harus dijalankan. Peserta diberikan panduan lengkap mengenai persyaratan dokumen dan tata cara memastikan data akta cerai tercatat dengan benar di sistem elektronik. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif, dengan pegawai aktif mencoba sistem dan mengajukan pertanyaan untuk memastikan penerapan EAC berjalan lancar.

Sosialisasi EAC ini dibuat dengan video AI agar dapat dipahami dengan mudah. kemudian video terbut di upload di media sosial dan di tayangkan di monitor TV ruang tunggu perkara. Acara ditutup dengan penekanan pentingnya profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketua PA Ngawi menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai: “Pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan adalah cerminan integritas kita sebagai abdi hukum, serta wujud nyata komitmen kita untuk mempermudah hak masyarakat.” Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, PA Ngawi berharap seluruh pegawai siap menerapkan prosedur EAC dengan penuh tanggung jawab, sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih modern dan efisien.