Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) menyelenggarakan kegiatan  "Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pengadilan Agama Ngawi secara daring melalui Zoom yang bertempat di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini merupakan bagian dari seminar bertema “Hakim Perempuan dalam Transformasi Peradilan Digital: Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial secara Etis dan Inklusif.” Pengadilan Agama Ngawi turut berpartisipasi dengan mengirimkan dua hakim perempuan sebagai perwakilan, yaitu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk merefleksikan perjalanan, capaian, tantangan, serta arah pengembangan peran hakim perempuan di tengah transformasi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial di lingkungan peradilan agama.

Pelaksanaan seminar secara daring memberikan kesempatan kepada para peserta dari berbagai satuan kerja peradilan agama untuk mengikuti materi dan berdiskusi mengenai perkembangan peradilan di era digital. Dalam kegiatan tersebut, pembahasan tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada pentingnya memastikan bahwa penggunaan teknologi dan kecerdasan artifisial dilakukan secara etis dan inklusif. Transformasi digital membawa perubahan terhadap pola kerja aparatur peradilan, termasuk dalam proses administrasi, pengelolaan informasi, serta penyelesaian berbagai kebutuhan pelayanan peradilan. Hakim perempuan juga memiliki peran penting dalam mengikuti perkembangan tersebut dengan tetap mengedepankan integritas, profesionalitas, dan prinsip keadilan. Karena itu, seminar menjadi ruang pembelajaran sekaligus refleksi untuk melihat bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar peradilan.

Keikutsertaan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai perwakilan Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan partisipasi aktif satuan kerja dalam mengikuti perkembangan dan pembaruan di lingkungan peradilan agama. Melalui seminar tersebut, peserta memperoleh perspektif mengenai tantangan yang muncul seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan peradilan perlu disertai dengan pemahaman terhadap etika, keamanan informasi, akurasi data, serta perlindungan terhadap hak para pencari keadilan. Selain itu, prinsip inklusivitas menjadi hal penting agar transformasi digital dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak tanpa menciptakan kesenjangan dalam memperoleh layanan peradilan. Hal tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan BPHPI selama tiga tahun sekaligus bahan untuk melihat kebutuhan dan harapan terhadap perkembangan peradilan pada masa mendatang.

Seminar tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas hakim perempuan dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Perkembangan kecerdasan artifisial dapat menjadi sarana pendukung pekerjaan apabila digunakan secara bertanggung jawab dan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki kendali dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks peradilan, teknologi tidak dapat menggantikan prinsip independensi, integritas, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan pemahaman mengenai penggunaan AI secara etis menjadi bagian penting dalam menghadapi transformasi peradilan. “Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan etika, sehingga teknologi benar-benar menjadi sarana untuk memperkuat akses terhadap keadilan, bukan sekadar perubahan cara kerja.” Pesan tersebut menjadi salah satu refleksi penting dalam seminar, bahwa kemajuan teknologi perlu diarahkan untuk mendukung peradilan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Partisipasi Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan refleksi dan seminar tersebut diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkuat kesiapan aparatur peradilan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa transformasi digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, termasuk hakim perempuan, untuk terus belajar dan beradaptasi. Pemanfaatan kecerdasan artifisial harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika, akurasi, keamanan, dan kepentingan para pencari keadilan. Melalui forum seperti ini, pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama perjalanan tiga tahun dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan peradilan ke depan. Dengan demikian, transformasi digital di lingkungan peradilan agama diharapkan dapat terus berkembang secara bertanggung jawab, inklusif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi dan diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., dan dihadiri oleh seluruh pegawai, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh siswa Praktik Kerja Lapangan (PPL) dari SMKN 1 Ngawi dan SMKN 1 Kendal. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut menjadi momentum bagi seluruh peserta untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas kedinasan.

Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai aparatur peradilan, seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi diharapkan dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran siswa PPL dari SMKN 1 Ngawi dan SMKN 1 Kendal turut memberikan suasana edukatif dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Melalui keikutsertaan para siswa, kegiatan upacara juga menjadi sarana untuk menanamkan semangat kebangsaan serta mengenalkan nilai-nilai nasionalisme dan kedisiplinan di lingkungan kerja kepada generasi muda.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober menjadi momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap profesional, berintegritas, adil, serta memberikan pelayanan yang tidak membeda-bedakan masyarakat. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai tersebut melalui pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, bagi siswa PPL, kegiatan ini dapat menjadi pengalaman untuk memahami bahwa nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., melalui momentum peringatan tersebut mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting dalam membangun sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Bagi aparatur Pengadilan Agama Ngawi, pengamalan nilai tersebut juga diwujudkan melalui komitmen memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi kepada masyarakat. Sementara bagi para siswa PPL, momentum ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran mengenai pentingnya kedisiplinan dan rasa cinta tanah air. “Mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga integritas, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas dan kehidupan sehari-hari.”

Kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Pengadilan Agama Ngawi berlangsung dengan tertib dan lancar. Seluruh pegawai serta siswa PPL mengikuti kegiatan hingga selesai dengan penuh khidmat. Kebersamaan seluruh peserta mencerminkan semangat untuk terus menjaga nilai persatuan dan kebangsaan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat pengamalan Pancasila dapat terus tumbuh dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pun menjadi pengingat bersama bahwa nilai-nilai kebangsaan perlu terus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan kegiatan Benchmarking Study Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi dan diikuti oleh jajaran pimpinan, hakim, serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pengadilan Agama Karanganyar. Benchmarking study tersebut menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung pekerjaan administrasi, pelayanan, serta pengembangan aplikasi di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan ini, para peserta mendiskusikan berbagai peluang pemanfaatan AI untuk membuat pekerjaan rutin menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan satuan kerja. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran perwakilan dari Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pengadilan Agama Karanganyar turut memperkaya proses diskusi melalui pertukaran pengalaman antar satuan kerja.

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah pengembangan Antrean PTSP dengan pendekatan AI yang mengikuti kondisi dan kebutuhan nyata di loket pelayanan. Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI perlu berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi oleh pegawai dan pengguna layanan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan, berbagai aplikasi dan sistem pendukung kemudian dikembangkan untuk menjawab persoalan yang lebih spesifik. E-PADOSI, misalnya, dimanfaatkan untuk membantu menelusuri data perceraian lama pada periode 2003 sampai 2013 sehingga pencarian informasi historis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sementara itu, Register Informasi digunakan untuk mencatat permohonan informasi, termasuk alur khusus permohonan akun e-Court, sekaligus membantu menyiapkan register dan laporan. Berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa penerapan AI dapat diarahkan untuk mendukung pekerjaan administratif sekaligus mempercepat proses pencarian, pencatatan, dan pengelolaan informasi.

Selain itu, kegiatan benchmarking juga membahas E-Kerispaduka yang diarahkan untuk mendukung kerja sama layanan antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kementerian Agama. Pengembangan tersebut berangkat dari kebutuhan praktis yang muncul dari pertanyaan pegawai mengenai bagaimana mencari data lama, di mana permohonan harus dicatat, serta melalui alur apa pertukaran layanan antarinstansi dapat dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk memikirkan bentuk sistem yang dapat membantu pekerjaan secara lebih terarah. Dalam konteks tersebut, AI tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi berskala besar atau sistem yang kompleks. Teknologi AI juga dapat memberikan manfaat melalui pencarian data yang lebih mudah, register yang tertata, maupun alur kerja sama antarinstansi yang lebih jelas.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi bersama satuan kerja yang hadir dapat saling berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan AI berdasarkan kebutuhan pekerjaan masing-masing. Benchmarking study juga menjadi sarana untuk melihat bahwa pengembangan teknologi di lingkungan peradilan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan permasalahan konkret yang dihadapi oleh pegawai dan masyarakat. Berbagai aplikasi yang dibahas menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan teknologi dengan proses kerja sehingga pelayanan dan administrasi dapat berjalan secara lebih efektif. Pemanfaatan AI diharapkan tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung tugas kedinasan dan pelayanan publik. “Manfaat AI di kantor tidak selalu berupa aplikasi besar. Kadang yang dibutuhkan adalah pencarian yang mudah, register yang rapi, atau alur kerja sama yang jelas.” Pesan tersebut menjadi salah satu gambaran penting dalam kegiatan benchmarking, bahwa inovasi teknologi sebaiknya tumbuh dari kebutuhan nyata dan memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar Rapat Persiapan Benchmarking Study Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dan dipimpin langsung oleh Panitera Muda Gugatan, Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mempersiapkan pelaksanaan benchmarking study sekaligus membahas perkembangan pemanfaatan AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi kepaniteraan. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi berupaya mengembangkan pemanfaatan teknologi secara terarah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan.

Dalam rapat tersebut, Tim IT Pengadilan Agama Ngawi memaparkan materi mengenai pemanfaatan AI sebagai salah satu solusi dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Pemaparan diawali dengan pengenalan AI dan potensinya dalam mendukung pekerjaan pegawai, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai inovasi aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan. Tim IT juga menjelaskan pemanfaatan ChatGPT Codex versi berbayar sebagai salah satu perangkat yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Penggunaan teknologi tersebut diarahkan untuk membantu proses pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan pekerjaan, dengan tetap membutuhkan kemampuan pengguna dalam merumuskan permasalahan dan kebutuhan secara tepat.

Salah satu pemaparan disampaikan oleh Siddiq Nur Iman, S.H., yang menjelaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi yang membantu mempermudah pekerjaan pegawai. Dalam prosesnya, pengguna terlebih dahulu membuat konsep atau gambaran aplikasi yang dibutuhkan, kemudian konsep tersebut disampaikan kepada ChatGPT Codex untuk membantu proses pengembangan. Ia juga menyampaikan bahwa ChatGPT Codex dapat diinstal pada perangkat Windows masing-masing pegawai sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan. Pemanfaatan AI tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan aplikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menerjemahkan kebutuhan pekerjaan ke dalam solusi berbasis teknologi. Dengan demikian, kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun konsep menjadi bagian penting dalam proses pengembangan aplikasi berbantuan AI.

Sementara itu, Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., memaparkan pengembangan aplikasi dengan fokus pada aspek teknis dan inovasi. Ia menjelaskan bahwa metode pengembangan yang digunakan bersama Siddiq Nur Iman memiliki pendekatan yang berbeda, meskipun sama-sama memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Saat ini, Tim IT Pengadilan Agama Ngawi juga tengah mengembangkan aplikasi Single Sign-On (SSO) untuk mendukung kemudahan akses terhadap berbagai layanan dan aplikasi. Dalam proses pengembangan, kemampuan critical thinking menjadi salah satu hal yang penting, terutama dalam mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dan merumuskan solusi yang diinginkan. Permasalahan dan solusi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk prompt yang diberikan kepada AI agar dapat membantu menghasilkan solusi teknologi yang sesuai. Selain ChatGPT Codex, dalam pengembangan aplikasi tersebut juga dimanfaatkan teknologi AI Claude sebagai salah satu alat bantu.

Pengadilan Agama Ngawi saat ini telah memanfaatkan sejumlah aplikasi hasil inovasi untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan, di antaranya Antrian PTSP, E-Arsiaga, E-SOP, Auto Upload PMH, Penetapan PP, Penetapan JS, PHS, Gugatan Mandiri, dan BAS. Selain itu, aplikasi Kerispaduka masih berada dalam tahap proses pengembangan. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung proses kerja yang lebih efektif dan terintegrasi. Pengembangan aplikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui pemanfaatan AI, proses pengembangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adaptif dengan tetap memperhatikan kebutuhan, ketepatan, keamanan, dan tata kelola teknologi informasi.

Rapat persiapan benchmarking study ini juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai pemanfaatan AI di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Pemanfaatan AI tidak semata-mata dipandang sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun konsep, serta memberikan instruksi yang jelas kepada sistem AI. “AI merupakan alat bantu, sedangkan kemampuan kita dalam memahami masalah, menyusun konsep, dan menentukan solusi tetap menjadi kunci dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasan rapat. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan AI diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pekerjaan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan organisasi.

Melalui persiapan benchmarking study ini, Pengadilan Agama Ngawi diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang dapat menjadi bahan pengembangan inovasi teknologi informasi di lingkungan peradilan. Hasil pemanfaatan AI dan aplikasi yang telah dikembangkan akan menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pengadilan Agama Ngawi dalam mendorong transformasi digital dan menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas. Pengembangan teknologi akan terus diarahkan untuk mendukung efektivitas pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempermudah proses administrasi peradilan.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepaniteraan pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag. Rapat diikuti oleh jajaran kepaniteraan yang membahas berbagai persoalan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas pelayanan perkara. Monev dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh proses administrasi perkara berjalan tertib, tepat, seragam, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengevaluasi pelaksanaan tugas, forum tersebut juga menjadi sarana koordinasi untuk menyelesaikan sejumlah kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi perkara.

Dalam pembahasan terkait administrasi perkara, Panitera menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan surat keterangan serta perlunya koordinasi dengan Panitera Muda (Panmud). Untuk penerimaan perkara terkait perbaikan AC, disepakati bahwa sementara menunggu pembaruan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), proses dapat didukung dengan surat keterangan Panitera, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan surat keterangan sebagai dokumen tunggal. Kehati-hatian juga ditekankan dalam setiap proses input data pada SIPP agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi di kemudian hari.

Pembahasan juga mencakup pelayanan informasi dan pendaftaran, khususnya mengenai perkara yang pada sidang pertama telah membawa saksi. Dalam rapat disampaikan bahwa perkara yang sejak sidang pertama perlu dipersiapkan dengan saksi antara lain perkara ghaib, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kondisi perkara. Selain itu, dibahas mengenai register surat kuasa untuk pengambilan nafkah serta ketentuan klausul pengambilan nafkah dalam surat kuasa. Pada bagian produk pengadilan, turut dibahas pelayanan pengambilan Elektronik Akta Cerai (EAC) bagi pihak yang berasal dari luar kota, termasuk apabila pengambilan dilakukan oleh kuasa. Disepakati bahwa surat kuasa untuk pengambilan EAC dapat diregister di Pengadilan Agama Ngawi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pada bagian EAC turut dibahas persoalan perkara qobla yang belum ikrar dan masih memerlukan keseragaman dalam penerapannya. Panitera menegaskan bahwa perkara qobla maupun bada harus diunggah penetapannya, sedangkan untuk perkara qobla yang tidak ikrar, penetapan tidak ikrar juga harus diunggah. Dalam hal administrasi Panitera Pengganti, peserta rapat membahas perlunya penyeragaman dalam penginputan data saksi di SIPP. Penulisan nama saksi diminta tidak menggunakan singkatan, dengan format penulisan yang disepakati menggunakan huruf kecil dengan huruf pertama kapital, sedangkan hubungan saksi dengan pihak juga harus ditulis secara lengkap dan seragam. Penyeragaman tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan penulisan dan memudahkan pemeriksaan data perkara.

Panmud Gugatan juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain pentingnya meluangkan waktu untuk membaca dan memahami Buku II sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dalam pembahasan tersebut turut disinggung ketentuan mengenai biaya penggandaan perkara tingkat pertama, format amar putusan pencabutan yang terdapat dua maupun tiga item, serta penentuan ikrar talak yang harus dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yakni maksimal satu hari dari berkekuatan hukum tetap (BHT) telah ditentukan PMH-nya dan maksimal satu hari dari penetapan PMH. Untuk perkara yang menghadirkan saksi, khususnya pada majelis BP Sapuan, perkara yang telah berpisah selama satu tahun dan panggilannya telah patut dapat diarahkan untuk mempersiapkan dua orang saksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup rapat, Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., menekankan pentingnya ketelitian, koordinasi, dan keseragaman dalam setiap tahapan administrasi perkara. “Kita harus senantiasa berhati-hati dalam setiap proses administrasi, melakukan koordinasi dengan Panmud, serta menyeragamkan penginputan data agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.” Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, seluruh jajaran kepaniteraan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan dalam menjalankan tugas. Hasil pembahasan juga menjadi bahan tindak lanjut bagi masing-masing bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan koordinasi yang baik, kendala administrasi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Kegiatan Monev Kepaniteraan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pengadilan Agama Ngawi dalam mewujudkan administrasi perkara yang tertib, transparan, akurat, dan mendukung pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat.