Pengadilan Agama Ngawi menerima sosialisasi program dan produk layanan PT Taspen yang dilaksanakan di Multimedia Center Kantor Pengadilan Agama Ngawi, Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi. Dalam kegiatan tersebut, PT Taspen menyampaikan informasi mengenai berbagai program dan manfaat layanan yang diperuntukkan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai hak, manfaat, serta perlindungan yang diberikan melalui program Taspen. Melalui penyampaian informasi tersebut, para pegawai diharapkan dapat mengenal lebih dekat layanan PT Taspen sebagai bagian dari dukungan terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial aparatur sipil negara (ASN).

Dalam pemaparannya, PT Taspen memperkenalkan empat program utama, yaitu Tabungan Hari Tua (THT), program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Program Tabungan Hari Tua memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan kepesertaan sebagai bekal bagi peserta ketika memasuki masa purnabakti. Sementara itu, program Pensiun berkaitan dengan pemberian manfaat pensiun bagi peserta yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sesuai ketentuan program, sedangkan Jaminan Kematian memberikan manfaat kepada ahli waris peserta yang memenuhi persyaratan. Penjelasan mengenai keempat program tersebut diharapkan dapat membantu para pegawai memahami fungsi dan manfaat masing-masing layanan serta mengetahui hak yang berkaitan dengan status kepesertaan mereka.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi sarana edukasi bagi pegawai Pengadilan Agama Ngawi untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan sosial dan perencanaan kesejahteraan di masa depan. Melalui informasi yang disampaikan oleh PT Taspen, peserta diharapkan dapat memahami ketentuan, persyaratan, serta prosedur yang berkaitan dengan masing-masing program. Pengetahuan tersebut penting agar pegawai dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi dan memperoleh informasi yang tepat ketika membutuhkan layanan Taspen. Selain itu, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan mengenai manfaat program yang berkaitan dengan masa kerja, masa pensiun, serta perlindungan bagi peserta dan keluarganya. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pegawai diharapkan mampu memanfaatkan informasi yang diperoleh sebagai bekal dalam merencanakan kesejahteraan secara lebih terarah.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap sosialisasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pegawai dalam memahami program dan layanan PT Taspen. Pemahaman mengenai hak dan manfaat kepesertaan menjadi hal penting untuk mendukung kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai tahapan kehidupan, mulai dari masa aktif bekerja hingga memasuki masa pensiun. Sebagai pesan yang relevan dengan kegiatan tersebut, “Memahami hak dan manfaat program Taspen sejak dini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih terencana dan memberikan perlindungan bagi keluarga.” Pesan ini menegaskan pentingnya literasi mengenai program perlindungan sosial agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang memadai terhadap layanan yang tersedia. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi semakin memahami produk dan layanan PT Taspen serta dapat memperoleh informasi yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar kegiatan Sosialisasi Produk dan Layanan PT Pegadaian yang bertempat di Ruang Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi, Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Ngawi. PT Pegadaian hadir sebagai narasumber untuk memberikan informasi mengenai berbagai produk dan layanan yang dimiliki, khususnya produk investasi emas. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman para pegawai mengenai perkembangan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan keuangan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengenal lebih jauh transformasi layanan PT Pegadaian yang kini tidak hanya berfokus pada layanan gadai, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan produk keuangan, termasuk investasi emas.

Dalam pemaparannya, perwakilan PT Pegadaian menjelaskan bahwa Pegadaian yang selama ini dikenal masyarakat sebagai tempat menggadaikan barang telah mengembangkan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu layanan yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah investasi emas, yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Melalui sosialisasi ini, para pegawai memperoleh penjelasan mengenai konsep investasi emas, mekanisme layanan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih produk investasi. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami karakteristik investasi emas secara lebih menyeluruh. Selain itu, peserta juga diharapkan semakin mengenal perkembangan layanan Pegadaian sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Kegiatan sosialisasi berlangsung sebagai wadah penyampaian informasi dan edukasi keuangan bagi aparatur Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Panitera, dan seluruh pegawai menunjukkan keterlibatan unsur pimpinan serta pegawai dalam mengikuti kegiatan yang memberikan wawasan tambahan di luar pelaksanaan tugas kedinasan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan, khususnya terkait pemahaman mengenai investasi emas dan pengelolaan keuangan secara bijak. Pemahaman terhadap produk keuangan menjadi hal penting agar setiap individu dapat mempertimbangkan manfaat, biaya, risiko, serta ketentuan layanan sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan produk, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas pengetahuan mengenai perencanaan keuangan yang lebih terarah.

Melalui kegiatan Sosialisasi Produk dan Layanan PT Pegadaian ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap para pegawai dapat memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan serta menerapkannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan pribadi. Perkembangan layanan keuangan yang semakin beragam menuntut masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kecermatan dalam menentukan pilihan. Sebagaimana pesan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, “Investasi yang bijak dimulai dari pengetahuan yang cukup, pemahaman terhadap risiko, dan perencanaan yang matang.” Pesan tersebut menegaskan pentingnya literasi keuangan sebelum seseorang memutuskan untuk berinvestasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan komunikasi yang baik antara Pengadilan Agama Ngawi dan PT Pegadaian serta semakin meningkatnya pemahaman pegawai mengenai produk dan layanan keuangan, khususnya investasi emas.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Panitera Pengganti Mandiri pada 13–15 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pegawai Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara daring di meja kerja masing-masing. Bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman peserta mengenai tugas dan tanggung jawab panitera pengganti dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Sebanyak 11 pegawai PA Ngawi terdiri atas terdiri atas Berti Yussi Ekasari, A.Md., Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., Kartika Dwi Ajeng, S.H., Katherine Kovalaski, S.H., Riofitri Susanti, A.Md., Abdullah Ahmad, S.H., Di’ama Kamelia Agustin, S.H., Lilik Sumiyati, A.Md., Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md. Peserta mengikuti kegiatan ini dengan mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan administrasi perkara, hukum acara, hingga pelaksanaan persidangan. Keikutsertaan pegawai PA Ngawi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan serta prosedur kerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Bimtek Calon Panitera Pengganti Mandiri diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan bimtek dan penyampaian materi secara bertahap selama tiga hari. Materi pertama membahas tugas pokok dan fungsi panitera pengganti beserta kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, peserta memperoleh pembekalan mengenai pola BINDALMIN (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi), hukum materiil Pengadilan Agama, serta hukum acara peradilan agama. Pembahasan juga mencakup teknik pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), tata cara pemanggilan dan pemberitahuan, serta administrasi perkara dan persidangan. Rangkaian materi tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap aspek teknis dan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan.

Selain materi mengenai administrasi dan hukum acara, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan. Materi tersebut meliputi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi penunjang lainnya, serta layanan peradilan elektronik atau e-Court. Pemahaman terhadap sistem dan aplikasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan perkara secara tertib, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peserta juga mempelajari materi mengenai sita dan eksekusi sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran dalam bidang kepaniteraan. Melalui berbagai materi tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses penanganan perkara, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan tahapan hukum sesuai kewenangan pengadilan. Penguasaan materi ini menjadi bekal penting bagi calon panitera pengganti dalam menunjang pelayanan peradilan yang profesional dan akuntabel.

Sebanyak 11 pegawai PA Ngawi yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas Berti Yussi Ekasari, A.Md., Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., Kartika Dwi Ajeng, S.H., Katherine Kovalaski, S.H., Riofitri Susanti, A.Md., Abdullah Ahmad, S.H., Di’ama Kamelia Agustin, S.H., Lilik Sumiyati, A.Md., Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dari meja kerja masing-masing dengan mempelajari materi yang disampaikan dalam bimtek. Setelah seluruh materi selesai diberikan, kegiatan ditutup dengan pelaksanaan post-test untuk mengevaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti pembelajaran. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan penutupan bimtek pada 15 Oktober 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Melalui penyelenggaraan Bimtek Calon Panitera Pengganti Mandiri, PTA Surabaya memberikan pembekalan teknis yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi aparatur peradilan agama. Keikutsertaan pegawai PA Ngawi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas kepaniteraan, khususnya dalam administrasi perkara dan persidangan. Selain penguasaan teknis, pemahaman terhadap kode etik dan tanggung jawab profesi juga menjadi hal penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Kompetensi yang terus dikembangkan perlu diimbangi dengan ketelitian, integritas, dan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana pesan yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, “Profesionalisme dalam kepaniteraan tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan teknis, tetapi juga melalui integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam setiap proses peradilan.” Dengan demikian, hasil pembelajaran dari kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program podcast Ngobrol Santai (Ngobras) dengan mengangkat tema “Waris dalam Perspektif Hukum Islam” pada Rabu, 14 Oktober 2026. Podcast ini dipandu oleh host Renata Soerja dengan menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagai narasumber. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Radio Suara Ngawi sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Dalam perbincangan tersebut, narasumber membahas berbagai hal terkait pembagian harta warisan, jenis perkara waris, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, hingga prosedur pengajuan perkara di pengadilan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian persoalan waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pembahasan disampaikan secara santai dan informatif agar materi hukum dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih luas.

Dalam dialog tersebut, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. menjelaskan bahwa tidak semua persoalan waris harus diselesaikan melalui jalur sengketa di pengadilan. Salah satu penyebab munculnya sengketa waris adalah penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama. Penundaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika ahli waris telah berganti generasi sehingga jumlah pihak yang berkepentingan semakin banyak. Oleh karena itu, pembagian warisan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian secara kekeluargaan diharapkan dapat mencegah konflik berkepanjangan sekaligus menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Meski demikian, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, narasumber menerangkan bahwa penanganan perkara waris dapat dibedakan menjadi penyelesaian melalui sengketa dan non-sengketa. Perkara waris non-sengketa umumnya berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi kebutuhan administrasi tertentu. Sebagai contoh, penetapan ahli waris dapat diperlukan untuk mengurus pencairan tabungan milik pewaris atau keperluan administrasi lainnya. Sementara itu, perkara waris yang mengandung sengketa dapat muncul ketika terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Dalam perspektif hukum Islam, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, sepanjang tidak terhalang menurut ketentuan kewarisan, antara lain berasal dari garis keturunan ke atas, seperti orang tua serta kakek dan nenek, pasangan suami atau istri, serta anak. Penentuan hak waris tetap harus memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam, termasuk hubungan kekerabatan, kondisi ahli waris, dan faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang kewarisan.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. juga menjelaskan bahwa penentuan pengadilan yang berwenang menangani perkara waris perlu memperhatikan agama pewaris dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, perkara kewarisan bagi orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan perkara kewarisan bagi orang non-Islam pada umumnya ditangani melalui Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, masyarakat dapat memulai proses dengan melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, baik secara mandiri maupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Setelah perkara terdaftar, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Selanjutnya, para pihak memperoleh panggilan sidang sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian perkara diperiksa dalam persidangan. Penjelasan mengenai tahapan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur beracara sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan persoalan waris melalui mekanisme hukum yang tepat.

Melalui podcast Ngobrol Santai (Ngobras), Radio Suara Ngawi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang edukatif dan mudah dipahami. Pembahasan mengenai waris dalam perspektif hukum Islam menjadi pengingat bahwa persoalan pembagian harta peninggalan perlu ditangani secara bijaksana, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Musyawarah keluarga dapat menjadi langkah awal untuk menghindari perselisihan, sedangkan jalur pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan. Pesan yang disampaikan dalam perbincangan ini adalah, “Jangan menunda pembagian warisan, karena persoalan yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi sengketa yang melibatkan generasi berikutnya.” Dengan adanya edukasi melalui media radio dan podcast, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban dalam kewarisan serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan waris.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Mediator pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan mediasi sekaligus meningkatkan kualitas mediator dalam membantu para pihak menemukan penyelesaian perkara secara damai. Rapat dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta seluruh Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Ngawi. Turut hadir mediator nonhakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi, yakni Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM., Lilik Sofianiyatin, S.H.I., M.Si., CPM., dan Pravita Windi Anatasa, S.H., C.M. Dalam rapat tersebut, para peserta membahas capaian keberhasilan mediasi, penyusunan kesepakatan nafkah, pencatatan hasil mediasi, serta evaluasi sikap dan profesionalisme mediator dalam mendampingi para pihak.

Dalam pembahasan mengenai capaian mediasi, Hakim Sapuan menekankan pentingnya pendataan keberhasilan mediasi sebagai bahan evaluasi kinerja mediator. Ia juga menyoroti kesepakatan mengenai hak asuh anak yang perlu disertai penjelasan secara terperinci mengenai nafkah anak. Menurutnya, nominal nafkah dan kewajiban pemberiannya perlu dicantumkan secara jelas dalam dokumen kesepakatan mediasi agar hak-hak anak tetap diperhatikan setelah perceraian. Sementara itu, Panitera Tamaji mengingatkan agar hasil mediasi diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga pelaksanaan mediasi terdokumentasi dengan baik dan capaian keberhasilannya dapat tercatat. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, turut mendorong peningkatan kualitas hasil mediasi, khususnya terkait kesepakatan nafkah idah dan mut’ah. Ia menyampaikan harapan agar nilai total nafkah tersebut, apabila memungkinkan berdasarkan kondisi para pihak, dapat mencapai minimal Rp1 juta dengan mempertimbangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai standar kehidupan yang layak di Kabupaten Ngawi.

Mediator nonhakim Lilik Sofianiyatin menyampaikan bahwa dalam praktik mediasi, terdapat kondisi ketika para pihak telah menyepakati hak asuh anak, tetapi kesepakatan mengenai nafkah anak belum tercapai karena pihak ayah tidak bersedia memenuhi permintaan nafkah. Menanggapi kondisi tersebut, ia menyampaikan rencana untuk melakukan pendekatan kembali kepada para pihak agar kesepakatan hak asuh anak juga diikuti dengan pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan finansial anak. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pengasuhan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Sementara itu, mediator nonhakim Abdillah Halim mengungkapkan bahwa para pihak terkadang lebih leluasa menyampaikan persoalan dan keinginannya ketika menjalani mediasi tanpa didampingi kuasa hukum. Ia juga menilai bahwa layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), khususnya dalam perkara cerai gugat, memiliki peran penting untuk membantu menyampaikan informasi mengenai hak-hak istri sejak tahap awal. Dengan pemahaman tersebut, mediator diharapkan dapat melanjutkan proses mediasi secara lebih terarah dan membantu para pihak mempertimbangkan penyelesaian yang adil.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, menegaskan bahwa tujuan utama mediasi adalah menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediator diharapkan mampu memaksimalkan pembahasan pokok perkara terlebih dahulu sebelum mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang disepakati bersama. Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat usulan atau keputusan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, mediator perlu mengambil langkah yang tepat untuk mendorong tercapainya kesepakatan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain substansi kesepakatan, Ketua Pengadilan Agama Ngawi turut menekankan pentingnya evaluasi sikap dan cara berkomunikasi mediator selama proses mediasi. Hal ini menjadi perhatian karena terdapat masukan dari pihak yang menjalani mediasi mengenai sikap yang dirasakan selama proses berlangsung. Melalui evaluasi tersebut, setiap mediator diharapkan dapat menjaga netralitas, mengedepankan empati, serta memberikan ruang yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap pelaksanaan mediasi semakin berkualitas, baik dari segi keberhasilan penyelesaian perkara maupun perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Peningkatan kualitas tersebut perlu didukung dengan pencatatan hasil mediasi yang tertib dalam SIPP, penyusunan kesepakatan yang jelas dan terukur, serta komunikasi yang profesional selama proses berlangsung. Sinergi antara pimpinan, hakim, panitera, seluruh Panitera Muda, dan mediator nonhakim menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan mediasi yang efektif dan berorientasi pada keadilan. Sebagai pesan utama dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan, “Tujuan mediasi adalah mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.” Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh mediator untuk senantiasa mengutamakan penyelesaian yang adil, menjaga sikap netral, dan membantu para pihak membangun kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.