Ngawi, 24 Oktober 2025 – Pengadilan Agama Ngawi turut serta dalam kegiatan Ngopi Ala Kita #PrakomMARingopi2 yang diselenggarakan oleh Komunitas Pranata Komputer Mahkamah Agung pada Jumat, 24 Oktober 2025 pukul 13.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini mengangkat tema “Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Pranata Komputer”.

Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Ngawi diwakili oleh Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., Pranata Komputer yang mengikuti kegiatan dari ruang kerjanya. Acara ini menghadirkan Fajar Andriansyah, S.T., Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian BUA MA RI, sebagai narasumber utama. Selain itu, kegiatan juga menampilkan sesi berbagi pengalaman bertajuk “Tips n Trik UKOM” yang disampaikan oleh Astria Yumalia, M.Kom., Pranata Komputer Ahli Muda pada Kepaniteraan MA RI, serta dipandu oleh Halimatussa’diah, Pranata Komputer Ahli Pertama dari PN Medan sebagai moderator.

Acara Ngopi Ala Kita ini merupakan forum santai namun sarat manfaat bagi para Pranata Komputer di lingkungan Mahkamah Agung RI. Melalui kegiatan ini, peserta dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperdalam pemahaman mengenai mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, termasuk persiapan menghadapi uji kompetensi (UKOM). Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kolaborasi antar-Prakom di berbagai satuan kerja peradilan seluruh Indonesia.

Dalam salah satu sesi, narasumber menekankan pentingnya semangat belajar dan pembaruan kompetensi bagi setiap Pranata Komputer. “Kenaikan pangkat dan jenjang bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan dari peningkatan kemampuan dan kontribusi nyata dalam mendukung sistem peradilan berbasis digital di Mahkamah Agung,” ujar Fajar Andriansyah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pranata Komputer, termasuk dari Pengadilan Agama Ngawi, semakin termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya dalam mendukung program Smart Court Mahkamah Agung, guna mewujudkan peradilan modern yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. RF

Ngawi, 24 Oktober 2025 – Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut berpartisipasi dalam kegiatan Overview Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Batch 9 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Oktober 2025 secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Kegiatan Overview ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI, termasuk dua peserta dari Pengadilan Agama Ngawi yaitu Umbar Muchsid dan Sugeng Hartanto. Keduanya mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Acara dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.15 WIB dan dipandu langsung oleh panitia dari Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI.

Overview ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Orientasi bagi PPPK Tahun 2025 yang bertujuan memberikan pemahaman dasar terkait tugas, fungsi, dan nilai-nilai ASN di lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen pegawai dalam mendukung tata kelola peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Kepala BSDK MA RI Syamsul Arief menegaskan pentingnya peran PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lembaga peradilan. “PPPK adalah bagian dari wajah baru birokrasi yang harus menunjukkan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi ini menjadi langkah awal untuk membangun semangat integritas dan profesionalisme di lingkungan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta PPPK, termasuk dari Pengadilan Agama Ngawi, dapat memahami dengan baik nilai-nilai ASN serta mampu beradaptasi dalam pelaksanaan tugas sesuai standar dan etika kerja lembaga peradilan. Kegiatan Overview ini juga menjadi persiapan penting sebelum pelaksanaan Orientasi Lanjutan PPPK Tahun 2025 yang direncanakan akan digelar secara terpusat dalam waktu dekat. RF

Ngawi, 23 Oktober 2025 – Para hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti kegiatan Seminar Nasional Mahkamah Islam Tinggi (MIT) bertajuk “Pembuka Tabir Sejarah Eksistensi Peradilan Agama dalam Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). PA Ngawi mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Ngawi.

Seminar nasional ini diikuti secara luring oleh para pimpinan peradilan agama dari seluruh Indonesia, dan secara daring oleh para ketua, hakim, serta ASN di lingkungan peradilan agama. Dari PA Ngawi, kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua bersama para hakim. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperluas wawasan mengenai sejarah dan kontribusi peradilan agama dalam sistem hukum nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan akademisi.

Dalam seminar tersebut, para narasumber yang terdiri dari pejabat Mahkamah Agung RI, para ketua pengadilan tinggi agama, serta akademisi dari berbagai universitas ternama, memaparkan perjalanan panjang Mahkamah Islam Tinggi dalam sejarah hukum Indonesia. Pembahasan difokuskan pada peran peradilan agama dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, mulai dari masa kerajaan Islam hingga era reformasi. Kegiatan berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang menggugah pemikiran para peserta, termasuk para hakim PA Ngawi yang turut menyimak secara aktif.

Seminar ini memberikan pemahaman mendalam bahwa peradilan agama tidak hanya memiliki peran administratif dalam penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan historis dalam menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur peradilan semakin memahami akar sejarah dan nilai-nilai dasar yang melandasi eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu narasumber menyampaikan pesan bermakna “Peradilan agama adalah warisan sejarah yang harus dijaga dan dikembangkan, bukan sekadar lembaga hukum, tetapi juga benteng moral bagi tegaknya keadilan sosial di Indonesia.” RF

Surakarta, 23 Oktober 2025 – Seminar Nasional bertajuk “Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Pembuka Tabir Sejarah Eksistensi Peradilan Agama dalam Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia” digelar di Auditorium Mohamad Djasman, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dengan UMS, serta diikuti oleh peserta secara luring dan daring dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengadilan Agama Ngawi turut menghadiri kegiatan ini, diwakili oleh Ketua PA Ngawi dan Wakil Ketua PA Ngawi.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta serta perwakilan dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Seminar nasional ini menghadirkan berbagai tokoh penting sebagai narasumber, antara lain YM. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta para akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UMS Surakarta.

Selama sesi seminar, para pembicara menyoroti perjalanan panjang dan eksistensi Mahkamah Islam Tinggi (MIT) dalam sejarah peradilan agama di Indonesia. Diskusi juga membahas kontribusi peradilan agama dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan serta tantangan yang dihadapi di era reformasi dan digitalisasi. Para narasumber menegaskan bahwa peradilan agama memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan substansial kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara keluarga dan keagamaan.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar peran historis dan perkembangan kelembagaan peradilan agama di Indonesia. Seminar ini ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan dunia akademik dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum Islam.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu narasumber menyampaikan pesan inspiratif “Peradilan agama bukan hanya institusi hukum, melainkan juga benteng moral bangsa yang berakar pada nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.”

Sebagai penutup, seminar ini menjadi momentum reflektif untuk menegaskan kembali posisi strategis peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Sejarah peradilan agama di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dari akar historis di masa kerajaan Islam hingga pengakuan resmi oleh pemerintah kolonial, serta transformasi yang terjadi pasca-reformasi, peradilan agama telah membuktikan keberadaannya sebagai pilar penting dalam sistem hukum nasional. Dengan tantangan dan harapan yang ada, peradilan agama diharapkan dapat terus berperan dalam menciptakan keadilan yang substansial bagi masyarakat Indonesia. RF

Surakarta, 23 Oktober 2025 — Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Auditorium Mohamad Djazman, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Seminar Nasional bertema “Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Pembuka Tabir Sejarah Eksistensi Peradilan Agama dalam Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang bekerja sama dengan UMS.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh para peserta seminar yang terdiri dari pimpinan pengadilan agama se-Jawa Tengah, DIY, dan Solo Raya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang turut menghadiri kegiatan tersebut. Kerja sama ini berfokus pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk sinergi antara dunia akademik dan lembaga peradilan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama.

Direktur Jenderal Badilag MA RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara lembaga peradilan agama dan perguruan tinggi. “Kami berharap kolaborasi ini dapat melahirkan inovasi dan riset-riset yang relevan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dunia akademik dan peradilan perlu berjalan beriringan agar nilai-nilai keilmuan dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kerja sama ini, Badilag dan UMS berkomitmen menciptakan ruang kolaboratif yang tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pengabdian. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur peradilan agama dan menghasilkan terobosan baru dalam pendidikan hukum Islam yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. RF