Ngawi, — Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut berpartisipasi dalam kegiatan Overview Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Batch 5 dan 6 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mekanisme daring pada hari Jumat, 18 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, termasuk PA Ngawi yang menghadiri sesi Batch 5.

Kegiatan ini diikuti secara virtual dari ruang kerja PA Ngawi oleh Ariyanto Saputro, A.Md., selaku perwakilan dari satuan kerja. Acara ini membahas berbagai hal teknis terkait implementasi kebijakan PPPK, mulai dari penyesuaian sistem administrasi, evaluasi kinerja, hingga penyamaan persepsi mengenai regulasi kepegawaian. Selain itu, juga dibahas kesiapan satuan kerja dalam pelaksanaan program-program strategis yang mendukung peningkatan layanan publik di lingkungan peradilan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami arah kebijakan dan peran PPPK dalam mendukung kinerja instansi secara optimal. Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi wadah koordinasi efektif antara satuan kerja daerah dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina.

Dalam kesempatan tersebut, Ariyanto Saputro menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini untuk meningkatkan profesionalitas dan konsistensi kinerja. “Pembinaan dan penyamaan persepsi seperti ini sangat penting agar seluruh pegawai, khususnya PPPK, dapat bekerja dengan standar yang sama dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul,” ujarnya.

Kegiatan Overview PPPK Batch 5 ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Agung dalam memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif dan selaras dengan visi lembaga peradilan yang modern dan berintegritas. RF

Ngawi, 23 Oktober 2025 - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta optimalisasi layanan tenaga teknis peradilan agama, bidang Kepegawaian bersama para staf mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Layanan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 2767/DJA.2/KP2.1.1/X/2025 tentang undangan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Dan Layanan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan sosialisasi bertempat di Ruang Media Center PA Ngawi dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan Pengelola Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah seluruh Indonesia. Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kasubdit Pengembangan dan Kasubdit Data dan Evaluasi Badilag, yang memaparkan secara komprehensif mengenai inovasi dan layanan tenaga teknis peradilan agama, serta prosedur penyelesaian administrasi kenaikan pangkat ASN di lingkungan peradilan agama. Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan berbagai inovasi digital yang tengah dikembangkan Badilag untuk mendukung sistem kepegawaian yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi juga optimalisasi layanan kenaikan pangkat secara elektronik (paperless).

Narasumber Lala Umilah, S.PSI. Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi Badilag MA RI, dalam pemaran materinya menyampaikan terkait SIMTEPA. Bahwasanya “Dalam sumber data kepegawaian dari SIKEP MARI terdapat validasi individu oleh seluruh tenaga teknis peradilan agama setiap triwulan yang nantinya akan menajdi penilaian triwulan, sampai saat ini masih ada satker yang tidak 100%.” Ujarnya. Selain itu juga ada pemanfaatan data dan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan peran tenaga teknis peradilan agama dalam mendukung visi peradilan modern berbasis teknologi informasi. Adapun materi yang disampaikan terdapat temuan data sikep seperti data nomor telepon yang tidak bisa dihubungi, SPMJ yang tidak diisi, data kesehatan rekam medis yang tidak update dan lain sebagainya.

Beliau juga mengingatkan setiap satuan kerja terkait E-Binwas untuk senantiasa berkomitmen melaksanakan pengawasan secara sungguh-sungguh dan pengawasan dapat dilakukan secara online melalui media cctv, video call, email, websiten dan lain sebagainya. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, yang berkesempatan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan narasumber terkait permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan administrasi kenaikan pangkat serta penerapan inovasi layanan teknis di satuan kerja masing-masing. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur peradilan dalam hal administrasi kepegawaian, khususnya berkaitan dengan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian aparatur. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur, khususnya di bidang kepegawaian, dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih profesional dan akuntabel di lingkungan peradilan agama. (AM)

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Acara dimulai pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh para pejabat yang tercantum dalam surat undangan, antara lain Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Panitera Muda, serta petugas meja informasi, pendaftaran, dan e-Court. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau efektivitas layanan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya yang kurang mampu.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., memimpin jalannya evaluasi. Beliau menekankan pentingnya peran Posbakum sebagai ujung tombak pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Melalui forum ini, dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas petugas Posbakum, kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat.

Selain pembahasan mengenai capaian kinerja Posbakum, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh jajaran kesekretariatan dan kepaniteraan untuk memastikan bahwa standar pelayanan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Para peserta aktif memberikan masukan dan solusi terhadap beberapa hambatan teknis dalam proses pelayanan, termasuk optimalisasi penggunaan sistem elektronik di meja informasi dan pendaftaran.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan pesan inspiratif: “Pelayanan hukum yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari ketulusan dan tanggung jawab dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Posbakum harus menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.”

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Posbakum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Ngawi, sekaligus memperkuat komitmen lembaga dalam mewujudkan peradilan yang agung dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. RF

Ngawi, 21 Oktober 2025 – Pengadilan Agama (PA) Ngawi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PT POS Indonesia pada Selasa (21/10/2025) pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Media Center PA Ngawi berdasarkan surat undangan Ketua PA Ngawi Nomor: 2024/PAN.PA.W13-A25/UND.HK1.2/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025. Rapat dihadiri oleh Ketua PA Ngawi, Wakil Ketua, Panitera, seluruh Panitera Muda, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti, serta perwakilan dari PT POS Indonesia.

Acara monev dibuka oleh Panitera PA Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., yang menekankan pentingnya ketepatan dan kejujuran dalam proses pengantaran relaas panggilan perkara. Dalam diskusi, disoroti beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, antara lain ketidaksesuaian unggahan foto penerima relaas serta ketidaksesuaian antara status pengiriman dan kenyataan di lapangan. Kasus tersebut menjadi perhatian utama karena dapat berdampak langsung pada keabsahan proses pemanggilan dan jalannya persidangan.

Selain itu, dibahas pula pentingnya kejelasan bukti fisik penerimaan relaas, penyesuaian biaya kirim sesuai resi, serta larangan keras menitipkan relaas kepada tetangga. Pihak PT POS Indonesia, melalui Kepala Cabang Ngawi, menyatakan komitmennya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kurir agar kesalahan serupa tidak terulang. Mereka juga menegaskan bahwa setiap kurir yang terbukti lalai atau melanggar prosedur akan diberikan Surat Peringatan (SP) dan pembinaan khusus untuk memperbaiki kinerja.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., dalam arahannya menyampaikan bahwa akurasi dan integritas dalam pelaksanaan panggilan melalui PT POS merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil dan terpercaya. “Relaas adalah pintu masuk persidangan, sehingga setiap tahapan pengirimannya harus dipastikan sah dan patut. Kinerja yang disiplin dan profesional akan mencerminkan kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Monev ini berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan kesepakatan tindak lanjut untuk memperkuat koordinasi antara PA Ngawi dan PT POS Indonesia. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyampaian relaas, memastikan keadilan prosedural, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan agama. RF

Ngawi, 21 Oktober 2025 – Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti kegiatan Overview Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Selasa (21/10/2025). Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari ruang Multimedia Center PA Ngawi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan orientasi PPPK Tahun 2025 yang diikuti oleh total 9.256 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. PA Ngawi turut serta dengan menghadirkan seluruh PPPK yang tercantum dalam surat pemanggilan resmi, sebagai wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kompetensi dan integritas aparatur peradilan.

Acara Overview Batch III dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.15 WIB, sementara Batch IV berlangsung pukul 13.00 WIB hingga 15.15 WIB. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan penjelasan langsung dari panitia pusat, antara lain Nurma Saofiane, S.H., Rudi Fahrudin, dan Novi Yulia Putri Utami R, S.Ak, mengenai tata tertib, tujuan orientasi, serta peran penting PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas peradilan di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Strajdak Diklat Hukum dan Peradilan MA RI, Syamsul Arief, dalam arahannya menyampaikan bahwa orientasi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat profesionalisme aparatur. “PPPK harus menjadi energi baru bagi lembaga peradilan, membawa semangat kerja yang disiplin, inovatif, dan berintegritas tinggi,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan oleh panitia penyelenggara.

Kegiatan ini berjalan lancar dan penuh antusiasme. Dengan adanya pelaksanaan Overview secara daring, diharapkan seluruh peserta PPPK, termasuk dari PA Ngawi, dapat memahami nilai-nilai dasar ASN serta siap menjalankan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi di lingkungan Mahkamah Agung RI. RF