Pengadilan Agama (PA) Ngawi menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 19 November 2025. Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IKAHI sebagai upaya memberikan kemudahan dan opsi fasilitas kepemilikan hunian bagi para hakim di seluruh Indonesia. PA Ngawi mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Media Center PA Ngawi, sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif peningkatan kesejahteraan hakim. Kegiatan berlangsung melalui platform Zoom dan diikuti oleh pengurus daerah, pengurus cabang, dan anggota IKAHI dari seluruh Indonesia.

Kegiatan penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam menyediakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah berbasis prinsip syariah bagi para hakim. Representasi PA Ngawi dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, serta para Hakim, yang mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Pada sesi pemaparan, BSI menyampaikan skema fasilitas pembiayaan syariah yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan hunian hakim, baik dalam bentuk griya maupun kepemilikan rumah dinas mandiri. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi para hakim yang membutuhkan pembiayaan rumah dengan mekanisme yang lebih aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberi gambaran mengenai manfaat PKS ini dalam menunjang kesejahteraan dan stabilitas kehidupan aparatur peradilan. PA Ngawi, melalui kehadiran para pimpinan dan hakim, menegaskan komitmennya untuk mendukung program yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta menunjang pelaksanaan tugas kehakiman. Penjelasan dari pihak IKAHI dan BSI mengenai teknis pendaftaran, persyaratan pengajuan, dan keunggulan pembiayaan syariah turut menjadi perhatian utama peserta. Acara berjalan interaktif, di mana peserta dari berbagai daerah juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung.

Menutup kegiatan, pengurus IKAHI menyampaikan harapan agar kerja sama ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para hakim di seluruh Indonesia. Salah satu pesan yang disampaikan dalam forum tersebut adalah, “Kesejahteraan hakim adalah pondasi bagi tegaknya keadilan, dan fasilitas hunian yang layak adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan kenyamanan dalam menjalankan tugas negara.” Pesan ini menjadi pengingat penting bahwa kesejahteraan aparatur peradilan merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas sistem peradilan. PA Ngawi berharap PKS ini dapat membawa manfaat nyata bagi para hakim dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih stabil dan profesional. RF

Pengadilan Agama (PA) Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dengan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penilaian Agen Perubahan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025, sesuai jadwal resmi monev se-Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, PA Ngawi mengikuti acara secara daring di Ruang Media Center PA Ngawi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penilaian yang berlangsung serentak di seluruh Pengadilan Agama. Kehadiran PA Ngawi menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tahunan yang bertujuan mendorong budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

Acara ini dihadiri oleh Agen Perubahan PA Ngawi, Dwi Ambar Alfiyah, A.Md., S.I., yang menjadi perwakilan lembaga dalam penyampaian presentasi. Dalam pemaparannya, Dwi Ambar menjelaskan inovasi unggulan PA Ngawi berupa SIPMA (Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat) yang dirancang untuk mempercepat, memperjelas, dan mempermudah alur surat-menyurat internal. Ia menyampaikan bahwa SIPMA hadir sebagai solusi atas kebutuhan administrasi yang tertib dan terdigitalisasi, sejalan dengan tuntutan era pelayanan berbasis teknologi. Penjelasan mengenai manfaat, mekanisme penggunaan, serta dampak efisiensi dari SIPMA menjadi sorotan utama dalam sesi penilaian tersebut.

Kegiatan monev ini berlangsung dengan serius dan interaktif, di mana setiap agen perubahan diberi kesempatan memaparkan inovasi serta menjawab pertanyaan dari tim penilai. PA Ngawi, melalui Media Center, mengikuti seluruh rangkaian acara secara penuh dari awal hingga akhir untuk memastikan penyampaian materi berjalan optimal. Keikutsertaan ini juga menjadi bukti bahwa PA Ngawi konsisten berupaya memperkuat budaya kerja positif dan peningkatan kinerja aparatur. Melalui forum ini, PA Ngawi berharap inovasi yang telah dijalankan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu layanan publik di lingkungan peradilan agama.

Di akhir kegiatan, Dwi Ambar Alfiyah menyampaikan pesan bahwa perubahan tidak akan pernah terwujud tanpa kemauan kuat dari seluruh unsur organisasi. Ia mengatakan, “Inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang komitmen kita untuk berubah, memperbaiki diri, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.” Pesan tersebut menjadi pengingat penting bahwa perbaikan berkelanjutan adalah fondasi utama dalam membangun instansi yang modern dan profesional. PA Ngawi pun bertekad terus melahirkan inovasi dan menjaga konsistensi dalam mewujudkan pelayanan yang berkinerja tinggi. RF

Ngawi (20/11/2025) – Pengadilan Agama Ngawi menggelar rapat Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 yang berlangsung di ruang Kesekretariatan PA Ngawi pada Rabu (20/11/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., selaku Ketua Tim Penilaian PIPK. Rapat dihadiri oleh tim penerap dan tim penilai PIPK yang terdiri dari pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan PA Ngawi.

Dalam arahannya, Sekretaris PA Ngawi menekankan pentingnya pelaksanaan PIPK sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Ia juga mengingatkan agar seluruh tim memahami setiap unsur penilaian dan melakukan evaluasi secara obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.“PIPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk memperkuat pengendalian internal dan memastikan laporan keuangan yang disajikan benar-benar andal,” ujar Benny Hardiyanto.

Rapat ini membahas hasil pelaksanaan PIPK pada periode sebelumnya serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian pada tahun berjalan. Selain itu, dibahas pula pembagian tugas antara tim penerap dan tim penilai, termasuk penjadwalan kegiatan verifikasi dokumen serta monitoring dan evaluasi lanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana di Pengadilan Agama Ngawi dapat semakin memahami perannya dalam mendukung penerapan PIPK secara efektif dan berkesinambungan. Dengan demikian, PA Ngawi dapat terus menjaga integritas dan keandalan laporan keuangannya serta berkontribusi dalam mewujudkan good governance di lingkungan peradilan agama.

Ponorogo, 19 November 2025 - Ketua Pengadilan Agama (PA) Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., menghadiri kegiatan penting berupa Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Acara berlangsung di Hall Senat Gedung UNIDA Gontor L2, pada Rabu siang, 19 November 2025, dengan suasana yang khidmat dan penuh semangat kerja sama kelembagaan. Kehadiran Ketua PA Ngawi dalam agenda tersebut merupakan bentuk dukungan aktif terhadap upaya penguatan sinergi antara lembaga peradilan agama dan institusi pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang pengembangan riset, pendidikan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pada momentum penandatanganan MoU, kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam berbagai program, mulai dari penelitian bersama, kuliah umum, magang mahasiswa, peningkatan literasi hukum syariah, hingga pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan dunia peradilan. Penandatanganan tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat integrasi antara teori akademik dan praktik hukum yang diterapkan di lingkungan peradilan agama.

Ketua PA Ngawi, A. Mahfudin, menyampaikan bahwa bentuk kolaborasi seperti ini sangat strategis dalam meningkatkan kualitas aparat peradilan agama. “Kerja sama antara lembaga peradilan dan kampus memiliki dampak besar bagi kemajuan lembaga. Melalui riset dan pendidikan, banyak inovasi yang bisa dihasilkan untuk meningkatkan pelayanan peradilan,” ungkapnya usai acara. Beliau juga menambahkan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam dan dinamika ekonomi syariah saat ini menuntut adanya peningkatan kompetensi berkelanjutan, tidak hanya bagi hakim, tetapi juga bagi tenaga kepaniteraan dan seluruh pemangku kepentingan peradilan.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh pimpinan PTA Surabaya, para dekan, dosen, serta tamu undangan dari berbagai elemen perguruan tinggi dan institusi terkait. Setelah sesi resmi penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan diskusi ringan mengenai peluang kerja sama ke depan, termasuk program implementasi MoU di tingkat satuan kerja, seperti Pengadilan Agama Ngawi.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan kelembagaan yang lebih kuat antara PTA Surabaya dan UNIDA Gontor. Pihak penyelenggara menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh tamu undangan, termasuk Ketua PA Ngawi yang hadir sebagai salah satu representasi penting dari jajaran peradilan agama di wilayah Jawa Timur. Dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan hubungan antara dunia akademik dan dunia peradilan semakin erat, sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan hukum syariah dan pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.

Ponorogo - 19 November 2025. Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., menghadiri undangan resmi International Visiting Lecture yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari (UIN KAMB) Ponorogo. Kegiatan akademik berskala internasional tersebut berlangsung pada Rabu pagi, 19 November 2025, bertempat di Graha Watoe Dhakon UIN KAMB Ponorogo. Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, akademisi, serta para pemangku kepentingan di bidang hukum dan ekonomi syariah. Mengusung tema besar “Halal Environmental Social and Governance & Circular Economy dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam”, agenda ini menghadirkan dua narasumber berkaliber internasional dan nasional.

Pembicara pertama ialah Dr. Ir. Dzuljastri Bin Abdul Razak, Research Fellow dari International Islamic University Malaysia (IIUM), yang memaparkan perkembangan terbaru mengenai konsep halal ESG dalam tatanan global. Beliau menekankan bahwa keberlanjutan (sustainability) dalam ekonomi syariah bukan hanya aspek normatif, tetapi juga kebutuhan strategis di era modern yang menuntut akuntabilitas, etika lingkungan, dan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Sesi berikutnya menghadirkan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang membahas secara mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia. Dalam paparannya, beliau menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk para hakim di lingkungan peradilan agama, untuk mampu menjawab kompleksitas perkara ekonomi syariah yang kian berkembang pesat.

Kehadiran Ketua PA Ngawi, A. Mahfudin, menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Sebagai lembaga yang semakin banyak menangani perkara-perkara terkait ekonomi syariah, peran hakim dan ketua pengadilan dalam memahami perkembangan terbaru di tingkat akademik dan internasional menjadi sangat krusial. Dalam kesempatan tersebut, A. Mahfudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan akademik berskala internasional tersebut. Menurutnya, sinergi antara dunia kampus dan lembaga peradilan sangat penting untuk memperkuat fondasi keilmuan dan profesionalitas para hakim dalam menghadapi dinamika hukum ekonomi syariah.“Perkembangan ekonomi syariah yang pesat menuntut kita terus belajar dan membuka wawasan,” ujarnya di sela kegiatan.

Acara berlangsung dengan tertib dan interaktif, ditandai dengan sesi diskusi yang melibatkan banyak peserta. Para mahasiswa dan praktisi hukum memanfaatkan kesempatan untuk menggali lebih dalam materi yang disampaikan oleh kedua pakar tersebut. Di akhir acara, Ketua PA Ngawi bersama para pejabat kampus dan pemateri melakukan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara dunia akademik dan dunia peradilan. Pihak penyelenggara menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu, khususnya dari institusi penting seperti Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Kegiatan International Visiting Lecture ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemahaman dan praktik di bidang ekonomi syariah, serta memperkuat kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga peradilan dalam mewujudkan ekosistem hukum syariah yang progresif dan responsif terhadap tantangan zaman.