Ngawi, 15 Juli 2025 – Pengadilan Agama Ngawi pada hari ini mengikuti Rapat Koordinasi Coretax dan Aplikasi Gaji Web yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan koordinasi yang dipimpin oleh tim pusat ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta meningkatkan pemanfaatan dua sistem penting, yakni Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan, dan Aplikasi Gaji Web sebagai sarana pengelolaan gaji pegawai yang terintegrasi.

Dari Pengadilan Agama Ngawi, rapat koordinasi daring ini dihadiri oleh:

Berti Yussi Ekasari, A.Md., Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Ngawi.
Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom, Operator Keuangan Pengadilan Agama Ngawi.

Dalam rapat yang berlangsung melalui platform Zoom tersebut, narasumber dari Mahkamah Agung memberikan paparan mengenai pembaruan fitur pada Aplikasi Gaji Web, prosedur pelaporan melalui Coretax, serta langkah‑langkah sinkronisasi data agar seluruh satuan kerja dapat menjalankan pengelolaan keuangan dan perpajakan dengan lebih tertib, akurat, dan tepat waktu.

Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang ditemui di lapangan, termasuk pertanyaan teknis maupun masukan untuk pengembangan lebih lanjut.

“Dengan adanya koordinasi ini, kami berharap pelaksanaan administrasi gaji dan perpajakan di lingkungan peradilan agama dapat berjalan semakin baik dan meminimalisir kesalahan input maupun pelaporan,” ujar salah satu narasumber dari tim pusat.

Bagi Pengadilan Agama Ngawi, keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kompetensi petugas pengelola keuangan dan memastikan layanan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan rapat koordinasi daring ini ditutup dengan penegasan bahwa setiap satuan kerja diharapkan segera menindaklanjuti materi yang disampaikan, sehingga implementasi Coretax dan Aplikasi Gaji Web dapat berjalan optimal di seluruh unit kerja Mahkamah Agung.

Ngawi, 15 Juli 2025 – Dilaksanakan Diskusi Muatan Materi Rancangan Undang‑Undang Jabatan Hakim secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan yang diselenggarakan secara nasional ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, serta para hakim dari seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Ngawi turut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengikuti jalannya diskusi dari Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Hadir dalam kesempatan ini para hakim Pengadilan Agama Ngawi yang dengan antusias mengikuti setiap sesi pembahasan.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai substansi penting dalam manajemen hakim, meliputi:
1. Pengadaan hakim, termasuk mekanisme rekrutmen yang transparan.
2. Pengangkatan hakim, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun hakim agung.
3. Pembinaan dan pengawasan hakim, termasuk terhadap hakim ad hoc, yang ditegaskan akan dilakukan secara mandiri oleh Mahkamah Agung guna menjamin independensi peradilan.
4. Perlindungan terhadap hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.
5. Pemberhentian hakim dengan prosedur yang jelas dan akuntabel.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pengelolaan anggaran yang mendukung tugas hakim, serta pembahasan terkait organisasi peradilan dan ketentuan‑ketentuan peradilan yang relevan dengan upaya penguatan sistem peradilan nasional.

Dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh salah satu pimpinan Mahkamah Agung, ditegaskan pentingnya kontribusi dari seluruh unsur peradilan.

“Masukan dari para hakim dan pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia akan menjadi pijakan berharga dalam menyempurnakan RUU Jabatan Hakim, agar nantinya regulasi ini benar‑benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Para hakim Pengadilan Agama Ngawi yang hadir di Media Center secara aktif mengikuti jalannya diskusi, menyimak paparan, dan mencatat berbagai isu strategis yang muncul. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dari satuan kerja daerah ke tingkat pusat.

Hasil dari diskusi nasional ini diharapkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi komprehensif yang dapat memperkuat manajemen hakim, memperjelas pengaturan organisasi, dan memastikan dukungan anggaran yang memadai demi terwujudnya peradilan yang independen, profesional, dan berintegritas.

           Rabu, 16 Juli 2025 – Pengadilan Agama Ngawi kelas IA kembali menggelar acara Coffee Morning di ruang lobi kantor Pengadilan Agama Ngawi, rabu (16/7). Acara ini dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi, termasuk Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H. yang memberikan arahan inspiratif. Dengan suasana yang santai namun penuh semangat kebersamaan, Coffee Morning ini menjadi ajang briefing pagi yang dilaksanakan setiap seminggunya khusus pada hari rabu untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antar aparatur Pengadilan Agama Ngawi Kelas IA. Briefing pagi diawali dengan doa Bersama oleh seluruh pegawai agar tetap semangat menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

          KPA Ngawi A. Mahfudin menekankan pentingnya sinergi bersama antar aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat. “Mari kedepannya kita Bersama membangun sinergi untuk PA Ngawi Kelas IA, utamakan menerapkan pelayanan yang prima melayani para pihak yang akan berperkara dengan senyuman,” ujarnya KPA Ngawi dengan penuh semangat.

             Acara briefing pagi diakhiri dengan berjabat tangan dilanjutkan dengan minum kopi Bersama sehingga tercipta suasana hangat dan semangat antar aparatur. (Humas PA Ngawi)

          Ngawi, 15 Juli 2025 -  Dalam rangka sinergi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Selasa (15/7) berdasarkan surat undangan dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo nomor B-2913/In.32.1/KP.02.2/07/2025  Ketua Pengadilan Agama Ngawi A. Mahfudin, S.Ag., M.H. Bersama dengan Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. dan Sekretaris Sutji Eny Lestari, S.H. menghadiri kegiatan Penandatanganan Mou Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., didampingi oleh Panitera dan Sekretaris PTA Surabaya, seluruh Ketua, Panitera, dan Sektretaris se-korwil Madiun. Acara penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Pusat Sumber Belajar Kampus 2 dimulai pada pukul 09.30 WIB.

          Acara dibuka dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI. Untuk memperlancar jalannya acara dilakukan pembacaan doa oleh Prof. Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Acara dilanjutkan dengan Sambutan Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPTA Surabaya yang telah berkenan hadir dan berharap dengan adanya MoU kerjsama ini menjadi wujud nyata komitmen untuk mensinergikan potensi dan meningkatkan pelaksanaan program-program khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

          Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Dalam sambutannya KPTA Surabaya juga mengapresiasi atas kolaborasi MoU kerjasama ini, kedepannya agar kerjsama ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang positif dengan terlaksananya program-program yang diimplementasikan bagi kedua belah pihak.

          Acara penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan antara UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan PTA Surabaya dalam rangka kerjasama penyelengaraan tri dharma perguruan tinggi. Adapun maksud dan tujuan kerjasama ini untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan program-program PTA Surabaya dan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo khususnya bidang pengembanagan sumber daya manusia dalam Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

           Kemudian tibalah acara puncak dilaksanakan Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. dilanjutkan dengan foto Bersama antara kedua belah pihak. Acara ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi upaya penguatan kolaborasi antara Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan lembaga peradilan untuk menciptakan dan meningkatkan program-program dalam ruang lingkup Pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta kegiatan lain yang telah disepakati (Humas PA Ngawi)

Ngawi, 14 Juli 2025 – Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan secara daring oleh Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk dari Pengadilan Agama Ngawi yang diwakili oleh Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., selaku operator Barang Milik Negara (BMN).

Sosialisasi tersebut membahas secara komprehensif isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Materi disampaikan oleh narasumber dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pentingnya penyusunan RKBMN yang tepat, akurat, dan berbasis kebutuhan riil satuan kerja. Penyusunan tersebut harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan secara optimal.

Selain itu, dijelaskan pula ketentuan teknis penginputan data usulan melalui aplikasi e-SADEWA, tahapan verifikasi dan validasi, serta penyusunan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan kerja.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk Pengadilan Agama Ngawi, dapat mengajukan usulan kebutuhan barang milik negara untuk tahun anggaran 2027 secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan.