Ngawi, 15 Juli 2025 – Dilaksanakan Diskusi Muatan Materi Rancangan Undang‑Undang Jabatan Hakim secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan yang diselenggarakan secara nasional ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, serta para hakim dari seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Ngawi turut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengikuti jalannya diskusi dari Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Hadir dalam kesempatan ini para hakim Pengadilan Agama Ngawi yang dengan antusias mengikuti setiap sesi pembahasan.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai substansi penting dalam manajemen hakim, meliputi:
1. Pengadaan hakim, termasuk mekanisme rekrutmen yang transparan.
2. Pengangkatan hakim, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun hakim agung.
3. Pembinaan dan pengawasan hakim, termasuk terhadap hakim ad hoc, yang ditegaskan akan dilakukan secara mandiri oleh Mahkamah Agung guna menjamin independensi peradilan.
4. Perlindungan terhadap hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.
5. Pemberhentian hakim dengan prosedur yang jelas dan akuntabel.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pengelolaan anggaran yang mendukung tugas hakim, serta pembahasan terkait organisasi peradilan dan ketentuan‑ketentuan peradilan yang relevan dengan upaya penguatan sistem peradilan nasional.

Dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh salah satu pimpinan Mahkamah Agung, ditegaskan pentingnya kontribusi dari seluruh unsur peradilan.

“Masukan dari para hakim dan pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia akan menjadi pijakan berharga dalam menyempurnakan RUU Jabatan Hakim, agar nantinya regulasi ini benar‑benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Para hakim Pengadilan Agama Ngawi yang hadir di Media Center secara aktif mengikuti jalannya diskusi, menyimak paparan, dan mencatat berbagai isu strategis yang muncul. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dari satuan kerja daerah ke tingkat pusat.

Hasil dari diskusi nasional ini diharapkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi komprehensif yang dapat memperkuat manajemen hakim, memperjelas pengaturan organisasi, dan memastikan dukungan anggaran yang memadai demi terwujudnya peradilan yang independen, profesional, dan berintegritas.