Ngawi – Pengadilan Agama (PA) Ngawi menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mediator pada Jumat (3/10/2025) bertempat di Ruang Media Center PA Ngawi. Acara dimulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dengan dihadiri seluruh mediator hakim dan mediator non-hakim. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Nomor 1936/PAN.PA.W13-A25/UND.KP3/X/2025 yang ditandatangani Wakil Ketua PA Ngawi. Agenda ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Monev dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PA Ngawi dan berlangsung dengan khidmat. Seluruh mediator diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta capaian yang telah diperoleh selama pelaksanaan mediasi. Diskusi juga diarahkan pada evaluasi efektivitas proses mediasi, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara, serta strategi inovatif dalam mendukung tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen PA Ngawi untuk terus memperbaiki kualitas layanan non-litigasi.

Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan koordinasi bagi para mediator. Melalui Monev, mediator diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta menjaga profesionalitas dalam menyelesaikan perkara melalui jalur damai. Kehadiran para mediator, baik hakim maupun non-hakim, memperkuat sinergi untuk menciptakan pelayanan yang lebih humanis. Dengan adanya forum ini, PA Ngawi menegaskan perannya sebagai lembaga peradilan yang peduli pada penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan.

Dalam pesannya, Wakil Ketua PA Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan integritas dalam setiap proses mediasi. “Mediator adalah garda terdepan dalam membantu para pihak menemukan jalan damai. Oleh karena itu, evaluasi ini harus menjadi sarana memperkuat peran mediator agar selalu profesional, objektif, dan berintegritas,” tegasnya. Pesan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh mediator untuk terus berkomitmen memberikan layanan mediasi terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. RF

Ngawi – Satuan Kerja Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Capaian Output dan Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPPN Madiun pada Jumat (3/10/2025). Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIB dan diikuti oleh pejabat serta operator komitmen dari seluruh satker mitra KPPN Madiun. Dari PA Ngawi, kegiatan diikuti langsung oleh pejabat dan tim teknis di ruang kerja kantor.

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas monitoring serta evaluasi terhadap capaian output dan kinerja anggaran satuan kerja. Dengan adanya pelatihan ini, setiap satker diharapkan mampu lebih optimal dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran. Selain itu, Bimtek juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman terkait penggunaan aplikasi SAKTI yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Selama berlangsungnya kegiatan, para peserta dari PA Ngawi mengikuti dengan penuh perhatian arahan yang disampaikan oleh narasumber dari KPPN Madiun. Diskusi berjalan interaktif, terutama mengenai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam pelaporan capaian output. Melalui forum ini, PA Ngawi memperoleh tambahan wawasan yang penting untuk mendukung kelancaran pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan negara. “Monitoring dan evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah penting untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan kinerja yang baik, kita bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ungkapnya.

Partisipasi PA Ngawi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan capaian kinerja anggaran PA Ngawi semakin optimal di masa mendatang serta selaras dengan prinsip good governance.

Ngawi – Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 pada Kamis (2/10/2025) melalui media daring Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama (PA) Ngawi. Dari PA Ngawi, sosialisasi ini dihadiri oleh Panitera, Sekretaris, dan Kasubbag PTIP. Kehadiran para pejabat ini menjadi bentuk komitmen untuk memahami arah kebijakan dan strategi pembangunan peradilan lima tahun ke depan.

Agenda utama sosialisasi adalah pemaparan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung untuk periode 2025–2029. Narasumber dari BUA menjelaskan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi Renstra, baik dalam aspek peradilan, tata kelola, maupun pelayanan publik. Penekanan juga diberikan pada pentingnya perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya berkelanjutan dalam mewujudkan peradilan yang agung dan berintegritas. Peserta dari seluruh satker mendapatkan ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan melalui sesi diskusi interaktif.

Panitera, Sekretaris, dan Kasubbag PTIP PA Ngawi mengikuti kegiatan ini secara serius dan aktif. Mereka mencatat hal-hal penting yang disampaikan, khususnya mengenai target kinerja yang harus dicapai oleh satuan kerja di tingkat daerah. Dengan memahami Renstra dan IKU terbaru, PA Ngawi dapat menyesuaikan program kerja serta strategi pelaksanaan tugas agar sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antar-satker untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan lembaga peradilan.

Dalam arahannya, perwakilan BUA Mahkamah Agung menekankan bahwa keberhasilan implementasi Renstra 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur peradilan. “Renstra dan IKU bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman kerja yang harus diwujudkan secara nyata dalam setiap layanan peradilan. Dengan kolaborasi, integritas, dan pemanfaatan teknologi, kita optimistis peradilan Indonesia akan semakin maju dan dipercaya masyarakat,” ungkapnya. Pesan ini menjadi motivasi bagi seluruh peserta, termasuk PA Ngawi, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. RF

Ngawi – Pengadilan Agama (PA) Ngawi melaksanakan Rapat Dinas Evaluasi Persiapan Penilaian Triwulan III Tahun 2025 pada Kamis (2/10/2025) bertempat di Media Center PA Ngawi. Rapat ini dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Kepala Subbagian, pranata komputer, serta pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penilaian triwulan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Ketua PA Ngawi Nomor 1867/KPA.W13-A25/UND.PW1.1/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025. Kehadiran seluruh aparatur terkait menunjukkan keseriusan satker dalam menyiapkan laporan kinerja yang lebih optimal.

Agenda utama rapat ini membahas evaluasi capaian kinerja pada Triwulan III serta persiapan penilaian sesuai indikator yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Para penanggung jawab bidang, seperti Zona Integritas, Inovasi, Pelaporan Kinsatker, hingga layanan PTSP, menyampaikan laporan masing-masing dan kendala yang dihadapi. Diskusi berlangsung aktif dengan tujuan menemukan solusi terbaik agar setiap bidang dapat menunjukkan kinerja maksimal. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kekurangan pada triwulan sebelumnya dapat segera diperbaiki.

Kegiatan rapat tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga sebagai sarana koordinasi dan penguatan komitmen antar bagian. Melalui sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai, PA Ngawi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang administrasi maupun pelayanan publik. Dengan perencanaan yang matang, kinerja triwulan berikutnya diharapkan bisa lebih baik dan konsisten dengan target lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan oleh Mahkamah Agung RI.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., dalam arahannya menegaskan pentingnya evaluasi berkala sebagai wujud tanggung jawab satuan kerja. “Evaluasi bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana refleksi untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kualitas layanan. Dengan komitmen bersama, saya yakin PA Ngawi dapat menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi satuan kerja yang membanggakan,” ungkapnya. Pesan ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam setiap bidang kerja. RF

Ngawi – Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu (1/10/2025) di halaman depan kantor. Upacara dimulai pukul 07.30 WIB dan diikuti oleh seluruh aparatur, mulai dari pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, staf, jurusita, hingga tenaga honorer.

Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa. Seluruh peserta mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan, yakni PSL bagi pimpinan, hakim, panitera, dan sekretaris, serta seragam Korpri bagi ASN lainnya.

Rangkaian acara berjalan dengan khidmat sesuai susunan resmi upacara. Acara dimulai dengan penghormatan kepada Pembina Upacara, laporan kesiapan, dan mengheningkan cipta. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh Pembina Upacara, pembacaan teks Pembukaan UUD 1945, naskah ikrar, serta doa bersama. Upacara kemudian ditutup dengan laporan bahwa kegiatan selesai, penghormatan kepada Pembina Upacara, hingga pembubaran barisan.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan integritas bangsa. “Pancasila harus menjadi ruh dalam setiap langkah, sikap, dan tindakan kita. Dengan berpegang teguh pada nilai Pancasila, kita tidak hanya menjaga kehormatan bangsa, tetapi juga menguatkan integritas lembaga peradilan,” pesannya.