Malang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan peradilan agama pada 22–24 September 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Malang ini dihadiri oleh peserta dari seluruh satuan kerja di bawah PTA Surabaya. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., setelah laporan dari Ketua Panitia, Dr. Naffi, S.Ag., M.H..

Pelaksanaan bimtek ini diawali dengan pembukaan resmi yang disertai menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, doa, serta sambutan Ketua PTA Surabaya. Agenda kemudian dilanjutkan dengan berbagai materi, antara lain kebijakan pelaksanaan PNBP, penatausahaan rekening lainnya, layanan PT Pos Indonesia, hingga kebijakan pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung RI. Seluruh sesi menghadirkan narasumber kompeten, baik dari internal peradilan maupun instansi terkait seperti Badilag, Biro Keuangan, dan KPPN Malang.

Selain materi utama, kegiatan ini juga diisi dengan olahraga bersama, sesi pre-test dan post-test, serta pemberian penghargaan kepada peserta terbaik. Pada hari terakhir, peserta juga mengikuti wisata sehat berupa tenis, jalan santai, dan kegiatan petik buah yang turut menambah suasana keakraban. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mempererat sinergi antar-satuan kerja di wilayah PTA Surabaya.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, menegaskan pentingnya bimtek ini sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP. “Pengelolaan PNBP tidak hanya soal administrasi, tetapi juga amanah yang menuntut integritas. Melalui kegiatan ini, saya berharap setiap aparatur peradilan agama semakin memahami tugasnya dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Acara kemudian ditutup dengan pengumuman peserta terbaik, pemberian reward, dan penyerahan piagam penghargaan. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing demi terciptanya peradilan agama yang bersih, transparan, dan akuntabel.