Ngawi - Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ngawi menggelar kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum Keluarga pada Ahad, 16 November 2025 di Aula KBIHU Surya Mabrur, Jalan Bernadib No. 3 Ngawi.

Kegiatan ini merupakan hasil implementasi kerja sama dengan Pengadilan Agama Ngawi Kelas IA sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum bagi perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Acara tersebut menghadirkan Sapuan, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngawi, sebagai pemateri.

Dalam sosialisasi ini, ia menyampaikan berbagai isu penting terkait hukum keluarga, mulai dari prinsip dasar keluarga Islam, hak dan kewajiban suami-istri, urgensi pencatatan perkawinan, hingga langkah-langkah pencegahan permasalahan hukum seperti KDRT, nafkah, hak asuh anak, dan ketidakpahaman prosedur di pengadilan.

Peserta yang hadir merupakan pengurus, kader dan anggota serta simpatisan ‘Aisyiyah dari berbagai ranting dan cabang di Kabupaten Ngawi. Mereka memperoleh penjelasan sistematis mengenai bentuk-bentuk masalah keluarga yang sering terjadi, termasuk resiko pernikahan tanpa pencatatan, suami meninggalkan keluarganya, poligami tanpa izin, perselisihan atas harta bersama, serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah.

Dalam kesempatan itu, pemateri menekankan pentingnya perempuan memahami instrumen hukum yang melindungi mereka. Ia menguraikan bahwa pengetahuan hukum bukan hanya sebagai bekal ketika terjadi masalah, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sosialisasi ini juga menegaskan peran strategis Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah dalam menguatkan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam dan kepastian hukum.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan atas persoalan keluarga yang sering mereka temui di masyarakat. Selain itu, acara ini memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput, terutama bagi kalangan ibu rumah tangga dan aktivis perempuan.

Sebagai penutup materi, Sapuan menegaskan bahwa, “Kesadaran hukum keluarga adalah benteng yang melindungi perempuan dan anak. Dengan pengetahuan dan sikap yang benar, setiap keluarga dapat melangkah lebih pasti menuju kehidupan yang lebih baik.” Kutipan ini sekaligus menjadi pesan inti dari seluruh rangkaian sosialisasi yang diselenggarakan oleh PDA ‘Aisyiyah Kabupaten Ngawi. (SPN)

Ngawi, 14 November 2025 — Pengadilan Agama Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas tata kelola peradilan dengan mengikuti Pendampingan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (14/11/2025) dan diikuti oleh Muhammad Ismail Hasan, S.Kom, Pranata Komputer PA Ngawi, dari ruang kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Ngawi.

Dalam kegiatan pendampingan tersebut, BUA MA menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan pembinaan intensif terkait pelaksanaan PIPK 2025. Para peserta mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai perubahan kebijakan, struktur komponen penilaian, serta standar akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh satuan kerja. Narasumber juga menekankan pentingnya ketepatan data, kelengkapan dokumen, dan sinkronisasi antar-unit kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalitas aparatur peradilan.

Pada kesempatan tersebut, sesi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan diskusi yang berkembang seputar kendala teknis, penyempurnaan dokumen, serta strategi peningkatan capaian nilai PIPK. BUA MA menegaskan bahwa PIPK 2025 bukan sekadar penilaian administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk mendorong perubahan budaya kerja menuju aparatur peradilan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pelayanan.

Setelah mengikuti pendampingan, Muhammad Ismail Hasan menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan penguatan penting bagi satuan kerja. “Pendampingan ini membuka wawasan kami mengenai arah kebijakan PIPK 2025 dan apa saja yang harus disiapkan secara teknis maupun administratif. Dengan arahan dari BUA MA, kami lebih siap melakukan pemetaan kebutuhan data, memperbaiki alur kerja, dan memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan tersusun rapi dan akurat,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemahaman teknis yang diperoleh akan menjadi dasar koordinasi lebih lanjut dengan unit-unit terkait di PA Ngawi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen penilaian dapat terpenuhi secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan keikutsertaan dalam pendampingan ini, Pengadilan Agama Ngawi menegaskan kesiapannya mendukung program strategis Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan modern yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. PA Ngawi berkomitmen memperkuat profesionalitas aparatur serta mendorong kinerja organisasi agar terus berkembang menuju standar peradilan yang unggul dan terpercaya. (sbr)

Pembinaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Panitera Pengadilan Agama se-Jawa Timur resmi diselenggarakan pada 13 November 2025 di Ascent Premiere Hotel and Convention, Kota Malang. Kegiatan yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara serta menyamakan langkah dan kebijakan kepaniteraan di wilayah Jawa Timur. Acara ini diikuti oleh seluruh Panitera Pengadilan Agama se-wilayah hukum PTA Surabaya, termasuk Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., yang hadir sebagai peserta.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan acara, hingga penyampaian sambutan oleh Panitia dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada sesi pembukaan, peserta mendapatkan arahan mengenai pentingnya peningkatan mutu administrasi perkara, penguatan integritas, serta komitmen terhadap pelayanan peradilan yang lebih cepat dan terukur. Pembinaan ini juga menghadirkan materi terkait tata kelola biaya proses dan administrasi perkara yang disampaikan oleh pejabat struktural PTA Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang hari tersebut memberikan ruang diskusi yang komprehensif melalui sesi Focus Group Discussion (FGD). Dalam sesi ini, para panitera membahas berbagai persoalan teknis kepaniteraan, di antaranya konsistensi pencatatan administrasi perkara, implementasi sistem digital, serta evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur. Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang akan diterapkan di satuan kerja masing-masing. Selain itu, peserta juga mengikuti kegiatan pemantapan dan penutupan pada hari berikutnya, yang menegaskan kembali pentingnya sinergi antar satuan kerja di lingkungan peradilan agama.

Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Ngawi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepaniteraan. Ia menyampaikan bahwa berbagai arahan dan materi yang diterima akan segera diadaptasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Rakor ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi momentum penting untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kami akan membawa pulang rekomendasi yang ada untuk diterapkan demi pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya. RF

Pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) bagi para hakim Pengadilan Agama Ngawi dilaksanakan pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kimia Farma Madiun selaku penyedia layanan kesehatan profesional. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi dengan tertib dan terkoordinasi baik. MCU tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, serta para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini menjadi langkah konkret pengadilan dalam memastikan kesehatan aparatur tetap prima dalam menjalankan tugas.

Pelaksanaan MCU ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan para hakim secara menyeluruh dan berkala. Kimia Farma Madiun menyediakan berbagai jenis pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik dasar hingga tes laboratorium yang lebih detail. Seluruh peserta mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai standar medis yang berlaku. Program ini menjadi upaya preventif agar para hakim dapat mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Selama kegiatan berlangsung, para petugas medis memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan langkah-langkah kesehatan yang perlu diperhatikan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Respons para hakim terhadap kegiatan ini sangat positif, karena mereka merasa terbantu dalam memahami status kesehatan secara lebih menyeluruh. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan di tengah padatnya tugas yudisial. Dengan demikian, MCU ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini bersama Kimia Farma Madiun. Beliau menegaskan bahwa kesehatan aparatur adalah modal penting dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala untuk memelihara kesehatan pegawai. Selain itu, beliau mengingatkan seluruh hakim agar selalu menjaga pola hidup sehat di tengah tugas yang menuntut ketelitian dan energi tinggi. “Menjaga kesehatan adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri sekaligus terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan peradilan terbaik,” ujarnya. RF

Ngawi, 13 November 2025 – Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan dan menjajaki peluang kerja sama, Tim Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Ngawi melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Agama Ngawi,Kamis (13/11). Diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., didampingi Wakil Ketua, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., serta Sekretaris, Benny Hardiyanto, S.H., di ruang kerja Ketua Pengadilan Agama Ngawi.

Dalam kesempatan tersebut, pihak BTN Ngawi memaparkan sejumlah produk dan layanan perbankan unggulan yang dapat mendukung kebutuhan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Beberapa di antaranya meliputi layanan payroll pegawai, fasilitas kredit konsumtif (KPR, kredit multiguna, dan pinjaman ASN), serta tabungan pensiun dengan skema yang mudah dan kompetitif. Pihak BTN juga menekankan komitmen mereka dalam memberikan layanan perbankan yang inovatif, aman, dan berbasis digital, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah di era transformasi digital saat ini.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya, hubungan baik antara lembaga keuangan dan instansi pemerintah merupakan bentuk sinergi yang positif, terutama dalam mendukung kesejahteraan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari BTN Ngawi untuk menjalin komunikasi dan menawarkan berbagai program layanan bagi pegawai kami. Hal ini menunjukkan kepedulian dunia perbankan terhadap instansi pemerintah, khususnya di sektor peradilan,” ujar Mahfudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, menambahkan bahwa kerja sama semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial pegawai, tetapi juga dapat mendukung program reformasi birokrasi dan efisiensi layanan administrasi di satuan kerja. “Layanan perbankan modern dan efisien tentu akan sangat membantu kami dalam mewujudkan tata kelola administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., turut menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan kajian internal terhadap berbagai program dan penawaran dari BTN, terutama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi pegawai maupun operasional satuan kerja.“Kami terbuka terhadap semua bentuk kerja sama yang sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi pegawai. Setelah ini, kami akan menindaklanjuti dengan pembahasan teknis bersama bagian keuangan dan kepegawaian,” terang Benny.Diharapkan, pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang produktif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam hal layanan perbankan pegawai, tetapi juga potensi kegiatan sosial bersama di masa mendatang  sejalan dengan semangat Pengadilan Agama Ngawi untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak demi mendukung pelayanan publik yang modern, transparan, dan humanis. (sbr)