Ngawi, 15 Juli 2025 -  Dalam rangka sinergi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Selasa (15/7) berdasarkan surat undangan dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo nomor B-2913/In.32.1/KP.02.2/07/2025  Ketua Pengadilan Agama Ngawi A. Mahfudin, S.Ag., M.H. Bersama dengan Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. dan Sekretaris Sutji Eny Lestari, S.H. menghadiri kegiatan Penandatanganan Mou Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., didampingi oleh Panitera dan Sekretaris PTA Surabaya, seluruh Ketua, Panitera, dan Sektretaris se-korwil Madiun. Acara penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Pusat Sumber Belajar Kampus 2 dimulai pada pukul 09.30 WIB.

          Acara dibuka dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI. Untuk memperlancar jalannya acara dilakukan pembacaan doa oleh Prof. Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Acara dilanjutkan dengan Sambutan Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPTA Surabaya yang telah berkenan hadir dan berharap dengan adanya MoU kerjsama ini menjadi wujud nyata komitmen untuk mensinergikan potensi dan meningkatkan pelaksanaan program-program khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

          Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Dalam sambutannya KPTA Surabaya juga mengapresiasi atas kolaborasi MoU kerjasama ini, kedepannya agar kerjsama ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang positif dengan terlaksananya program-program yang diimplementasikan bagi kedua belah pihak.

          Acara penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan antara UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan PTA Surabaya dalam rangka kerjasama penyelengaraan tri dharma perguruan tinggi. Adapun maksud dan tujuan kerjasama ini untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan program-program PTA Surabaya dan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo khususnya bidang pengembanagan sumber daya manusia dalam Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

           Kemudian tibalah acara puncak dilaksanakan Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. dilanjutkan dengan foto Bersama antara kedua belah pihak. Acara ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi upaya penguatan kolaborasi antara Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan lembaga peradilan untuk menciptakan dan meningkatkan program-program dalam ruang lingkup Pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta kegiatan lain yang telah disepakati (Humas PA Ngawi)

Ngawi, 14 Juli 2025 – Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan secara daring oleh Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk dari Pengadilan Agama Ngawi yang diwakili oleh Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., selaku operator Barang Milik Negara (BMN).

Sosialisasi tersebut membahas secara komprehensif isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Materi disampaikan oleh narasumber dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pentingnya penyusunan RKBMN yang tepat, akurat, dan berbasis kebutuhan riil satuan kerja. Penyusunan tersebut harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan secara optimal.

Selain itu, dijelaskan pula ketentuan teknis penginputan data usulan melalui aplikasi e-SADEWA, tahapan verifikasi dan validasi, serta penyusunan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan kerja.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk Pengadilan Agama Ngawi, dapat mengajukan usulan kebutuhan barang milik negara untuk tahun anggaran 2027 secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan.

          Ngawi, 15 Juli 2025 – Selasa (15/7) Pengadilan Agama (PA) Ngawi kembali menerima mahasiswa Program Praktik Lapangan (PPL) prodi hukum fakultas hukum Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA. Mahasiswa PPL dari UNIPMA berjumlah satu orang Aprilia Maharani  dengan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H. menyerahkan mahasiswa magang kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

         Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 2 bulan mulai tanggal 15 Juli s.d 15 September 2025. Selama PPL berlangsung, mahasiswa akan dibimbing oleh Hakim PA Ngawi, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. M.H. yang akan berperan sebagai dosen pamong.

          Wakil Ketua PA Ngawi menyampaikan bahwasanya mahasiswa magang telah diterima dan harapannya agar mahasiswa yang mengikuti PPL dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk belajar mengenai sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum agama. Beliau juga berharap agar mahasiswa dapat menjaga sikap profesional dan memanfaatkan waktu mereka di PA Ngawi untuk belajar serta berkontribusi positif bagi perkembangan lembaga. (Humas PA Ngw)

          NGAWI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggandeng Pengadilan Agama (PA) Ngawi menggelar sosialisasi menekan angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).  Sekitar 120 Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Ngawi mengikuti acara yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ini, selasa (15/07)

         Sebagai narasumber,  Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi memaparkan materi seperti prosedur perceraian bagi ASN, dampaknya terhadap karier,  hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian serta memaparkan kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait perceraian ASN

          Menurutnya, selain persyaratan administratif, terdapat pula konsekuensi psikologis dan sosial yang harus dipahami oleh setiap ASN dan keluarga. Ahsan Dawi juga menambahkan peranan kepala sekolah sebagai penghubung informasi dan edukator keluarga

           Dalam arahannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sumarsono, S.H., M.Si. menekankan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis agar ASN tidak hanya memahami regulasi perceraian, tetapi juga mengetahui dampaknya“. Sebagai pemimpin di sekolah, bapak ibu kepala sekolah harus menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan keluarga,” ujar Sumarsono. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga keharmonisan keluarga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. (Humas PA Ngw)

                Ngawi – Pengadilan Agama (PA) Ngawi menerima kunjungan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi, Susanto Gani, S.H., M.H., pada Senin (14/07), bertempat di ruang Ketua PA Ngawi. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kasubag Pembinaan Kejari Ngawi Farid Achmad, S.H., M.H., dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Ngawi Nanang Priyanto, S.H.

          Pertemuan tersebut membahas koordinasi pelaksanaan Sidang Isbat Nikah, sebuah program layanan hukum yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Ngawi, yang bertujuan memberikan pengesahan hukum atas pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama (nikah siri). Dari pihak Pengadilan Agama Ngawi, pertemuan dihadiri oleh Ketua PA Ngawi A. Mahfudin, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta Panitera Muda Permohonan Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

          Sidang Isbat Nikah merupakan program kolaboratif antara Kejaksaan Negeri Ngawi, Pengadilan Agama Ngawi, Kementerian Agama, Baznas, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Tujuannya adalah memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum atas status pernikahan dan legalitas administrasi keluarga. Sebelumnya, pelaksanaan sidang tahap pertama telah sukses digelar pada 27 Februari 2025 di Kantor Kecamatan Ngawi, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Sidang Isbat Nikah tahap kedua dijadwalkan akan dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025 mendatang, bertempat di Kantor Kecamatan Widodaren, yang akan melayani masyarakat dari wilayah sekitar kecamatan tersebut. (Humas PA Ngw)