Tautan Terkait :
- Mahkamah Agung RI
- Kepaniteraan MA RI
- Badan Pengawasan MA RI
- Ditjen Badilag
- PTA Surabaya
- Pemkab Ngawi
- Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam pelayanan administrasi pernikahan serta kepastian hukum keluarga, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), Pengadilan Agama (PA) Ngawi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ngawi pada Kamis, 19 November 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Rumah Makan Hj. Maimun, Ngawi, dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H. Pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara para penghulu se-Kabupaten Ngawi dengan Pengadilan Agama Ngawi serta Dispendukcapil. Fokus utama pembahasan adalah mempererat hubungan kerja sama dan menyelaraskan pemahaman terkait pelayanan administrasi pernikahan, perceraian, serta pencatatan status hukum keluarga. Melalui kegiatan ini, ketiga lembaga berupaya membangun koordinasi yang lebih efektif guna memberikan pelayanan yang terpadu, tertib, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam pembahasan rapat, disampaikan bahwa penghulu, Pengadilan Agama, dan Dispendukcapil memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan setiap peristiwa hukum keluarga tercatat secara sah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun administrasi kependudukan. Penghulu yang berada di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas memeriksa persyaratan pernikahan, melaksanakan pencatatan perkawinan, serta menerbitkan Buku Nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan. Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, serta perkara lainnya sesuai kewenangannya. Adapun Dispendukcapil bertanggung jawab dalam pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, termasuk pembaruan data status perkawinan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiga lembaga tersebut memiliki keterkaitan yang erat sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan untuk menghindari kendala dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Selain membahas hubungan kelembagaan, rapat koordinasi ini juga mengulas mekanisme pelayanan administrasi dalam berbagai peristiwa hukum keluarga. Salah satunya adalah proses pengesahan nikah atau isbat nikah bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama, tetapi belum memiliki bukti pencatatan perkawinan resmi. Dalam kondisi tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan dan menetapkan keabsahan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya menjadi dasar pencatatan perkawinan oleh KUA. Pembahasan juga mencakup koordinasi dalam proses perceraian, mulai dari penerbitan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama hingga pembaruan status perkawinan pada dokumen kependudukan melalui Dispendukcapil. Tidak kalah penting, dibahas pula mekanisme dispensasi kawin bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, yakni 19 tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pihak mengenai alur pelayanan, kewenangan masing-masing instansi, serta pentingnya ketepatan dan kesesuaian data administrasi masyarakat.
Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PA Ngawi untuk terus membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan yang harmonis dengan para penghulu serta Dispendukcapil Kabupaten Ngawi. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan hukum keluarga yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan berbagai kendala yang berpotensi muncul dalam pelayanan administrasi pernikahan, perceraian, maupun dokumen kependudukan dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Hubungan kerja yang baik juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kebutuhan administrasi masyarakat sekaligus meminimalkan ketidaksesuaian data antarinstansi. Sebagaimana pesan yang menjadi semangat dalam kegiatan ini, “Sinergi antarlembaga merupakan kunci terwujudnya pelayanan publik yang terpadu. Dengan komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama, kepastian hukum serta tertib administrasi bagi masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.”
Melalui terselenggaranya rapat koordinasi ini, PA Ngawi, APRI, dan Dispendukcapil Kabupaten Ngawi diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas hubungan kerja antarlembaga. Komitmen bersama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung tertib administrasi perkawinan dan kependudukan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ke depan, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan diharapkan dapat terus dilaksanakan guna menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterpaduan pelayanan antara penghulu, Pengadilan Agama, dan Dispendukcapil tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum status keluarga bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
Jam Pelayanan :
Hari Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
___________________________
Hari Jumat : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
Copyright © 2024 Team IT Pengadilan Agama Ngawi