Dalam rangka mendukung optimalisasi penanganan perkara keperdataan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, Pengadilan Agama mengikuti kegiatan koordinasi yang mengacu pada surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut rencana pelaksanaan permohonan penetapan perwalian secara serentak di wilayah Jawa Timur. Pengadilan Agama dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Plh. Panitera Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. bersama Staf Kepaniteraan Sudarminto, S.H. Kehadiran keduanya menjadi wujud komitmen lembaga dalam memperkuat sinergi antarinstansi demi memberikan pelayanan hukum yang efektif kepada masyarakat. Melalui koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan permohonan perwalian dan jadwal persidangannya. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-6835/M.5/Gp/06/2026 tanggal 12 Juni 2026 yang membahas optimalisasi penanganan keperdataan terkait hukum keluarga dan perkawinan, serta ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui surat koordinasi tertanggal 17 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri di seluruh Jawa Timur direncanakan mengajukan permohonan penetapan perwalian secara serentak pada 29 Juni 2026 kepada Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya, persidangan penetapan perwalian direncanakan berlangsung secara bersamaan pada minggu kedua bulan Juli 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga. Selain itu, penyelenggaraan secara serentak dinilai mampu menciptakan pelayanan yang lebih tertib, efisien, dan terukur.

Dalam forum koordinasi tersebut dibahas pula pentingnya kerja sama antara Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah untuk memastikan kelancaran proses administrasi maupun persidangan. Seluruh satuan kerja didorong untuk melakukan komunikasi intensif sebelum pelaksanaan pendaftaran perkara agar tidak terjadi kendala teknis di lapangan. Kehadiran Plh. Panitera Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. dan Staf Kepaniteraan Sudarminto, S.H. menunjukkan kesiapan jajaran kepaniteraan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penetapan perwalian. Dengan koordinasi yang baik, proses pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

Menanggapi kegiatan tersebut, Plh. Panitera Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. menyampaikan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, “Koordinasi yang baik akan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian bagi para pencari keadilan, serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan anak dan keluarga.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi juga pada kemauan seluruh pihak untuk bekerja sama secara profesional dan berkesinambungan. Melalui pelaksanaan pendaftaran dan persidangan secara terkoordinasi, diharapkan masyarakat memperoleh akses terhadap proses hukum yang lebih mudah, cepat, dan transparan.