Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) QLOLA BRI (Cash Management System/CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi satuan kerja yang memiliki rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kamis, 11 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPPN Madiun tersebut diikuti oleh berbagai satuan kerja mitra KPPN Madiun, termasuk Pengadilan Agama Ngawi yang berpartisipasi secara daring dan diwakili oleh Bendahara Pengeluaran, Berti Yussi Ekasari, A.Md.

Bimtek ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan satuan kerja dalam memanfaatkan layanan digital perbankan serta mendukung percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan QLOLA BRI sebagai platform terintegrasi yang menyediakan layanan cash management untuk memudahkan transaksi dan monitoring keuangan satuan kerja secara lebih efektif dan efisien. QLOLA BRI merupakan platform layanan perbankan digital yang mengintegrasikan berbagai fitur transaksi dan pengelolaan keuangan dalam satu sistem.

Materi yang disampaikan juga mencakup implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan anggaran negara. Narasumber menjelaskan tata cara penggunaan KKP, mekanisme transaksi, pengendalian risiko, hingga manfaat yang diperoleh satuan kerja dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai proses migrasi dan optimalisasi penggunaan CMS BRI ke dalam platform QLOLA BRI guna meningkatkan kemudahan akses layanan perbankan dan pengelolaan transaksi keuangan secara digital.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan terkait penggunaan CMS, QLOLA BRI, maupun KKP. Melalui bimtek ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan berbasis digital secara optimal sehingga mendukung tata kelola keuangan negara yang modern, efektif, dan akuntabel. Kehadiran Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen satuan kerja untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi perbankan dan kebijakan digitalisasi layanan pemerintah. “Pemanfaatan QLOLA BRI dan Kartu Kredit Pemerintah bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.