Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Workshop Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diselenggarakan oleh Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tanggal 18-20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center Mahkamah Agung dan diikuti secara daring melalui oleh Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H. Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur peradilan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Workshop tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan tanggung jawab KPA merangkap PPK, tata kelola administrasi keuangan, penguatan akuntabilitas, hingga strategi pengendalian pelaksanaan anggaran agar berjalan efektif dan sesuai regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selama pelaksanaan workshop, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran strategis KPA dan PPK dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, peserta juga diberikan pembekalan terkait mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi interaktif berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan studi kasus yang disampaikan peserta kepada narasumber. Melalui pembahasan tersebut, peserta dapat memahami langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas KPA dan PPK di satuan kerja masing-masing. Workshop ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar peserta guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap aparatur yang menjalankan tugas sebagai KPA maupun PPK dapat bekerja secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., menyampaikan bahwa workshop ini memberikan banyak manfaat dalam memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas sebagai KPA merangkap PPK. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan tata kelola keuangan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. “Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Dengan mengikuti workshop tersebut, Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas tata kelola administrasi keuangan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur, diharapkan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan peradilan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.