Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama (PA) Ngawi dan Pengadilan Negeri (PN) Ngawi tentang Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan, resmi dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi. Acara ini dihadiri oleh Ketua PN Ngawi, Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera PN Ngawi Muhamad Khuzazi, S.H., beserta jajaran, dan disambut langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., serta seluruh pegawai PA Ngawi.

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan terkait radius wilayah dan besaran biaya panggilan maupun pemberitahuan perkara di wilayah hukum Ngawi. Kesepakatan ini dinilai penting guna menciptakan kepastian hukum, transparansi biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan persepsi antara kedua lembaga peradilan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PA Ngawi Ahsan Dawi menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar lembaga peradilan. Ia menegaskan bahwa keseragaman dalam penentuan radius dan biaya panggilan akan berdampak langsung pada efisiensi proses administrasi perkara. Sementara itu, Ketua PN Ngawi Raja Mahmud menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi demi pelayanan publik yang lebih optimal dan akuntabel.

Rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari masing-masing pimpinan, kemudian penandatanganan dokumen MoU oleh kedua belah pihak, serta diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama. Seluruh peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai. Momentum ini juga menjadi ajang silaturahmi antar aparatur peradilan di wilayah Ngawi. Suasana kebersamaan terasa kental, mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai strategis bagi peningkatan kinerja institusi. Harapannya, implementasi MoU ini dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Sebagai penutup, salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut berbunyi, “Sinergi yang kuat antar lembaga peradilan adalah kunci utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.” Pesan ini menjadi pengingat bahwa kerja sama yang solid akan membawa dampak positif bagi sistem peradilan secara keseluruhan, khususnya di wilayah Ngawi.