pa.ngawi Ngawi, 16 Mei 2025 - Komitmen memberantas praktik gratifikasi terus digaungkan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi Kelas IA dengan menggelar sosialisasi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Jumat (16/5), di Ruang Multimedia Center PA Ngawi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua PA Ngawi, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H, M.H., didampingi Wakil Ketua, Farida Nur Aini, S.Ag, M.H., yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi kelas IA

                    Dalam paparannya, Ketua PA Ngawi menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas peradilan. Sosialisasi ini, menurutnya, bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari gerakan bersama membangun lembaga yang bersih dan dipercaya publik. Tak hanya menyampaikan substansi regulasi, kegiatan ini juga mengenalkan Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah inovasi digital yang memungkinkan pelaporan gratifikasi dilakukan secara cepat, aman, dan transparan. Wakil Ketua PA Ngawi, Farida Nur Aini, menambahkan bahwa aplikasi GOL menjadi alat penting dalam mendukung ekosistem kerja yang akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Pelaksanaan tugas peradilan. Sosialisasi ini, menurutnya, bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari gerakan bersama membangun lembaga yang bersih dan dipercaya publik.

                 Tak hanya menyampaikan substansi regulasi, kegiatan ini juga mengenalkan Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah inovasi digital yang memungkinkan pelaporan gratifikasi dilakukan secara cepat, aman, dan transparan. Wakil Ketua PA Ngawi, Farida Nur Aini, menambahkan bahwa aplikasi GOL menjadi alat penting dalam mendukung ekosistem kerja yang akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tengah diusung PA Ngawi secara berkelanjutan. Dengan agenda ini, PA Ngawi kembali menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersih dan berintegritas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan institusional.