![]()
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan kegiatan pembinaan pada Senin, 20 April 2026, yang berfokus pada Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional di lingkungan Badan Peradilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PTA Surabaya sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi dan keuangan peradilan yang transparan dan akuntabel. Acara tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom oleh seluruh Pengadilan Agama wilayah PTA Surabaya. PA Ngawi, dihadiri oleh Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., yang didampingi oleh Bendahara Penerima Riofitri Susanti, A.Md., serta Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., yang turut didampingi oleh Kasir Nur Fitriyan Syah, S.H.
Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme pengelolaan PNBP fungsional, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan administrasi keuangan di satuan kerja peradilan agama. Selain itu, agenda ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara PTA Surabaya dengan satuan kerja di bawahnya dalam rangka optimalisasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Monitoring dan evaluasi ini dinilai pentinguntuk memastikan bahwa setiap penerimaan negara dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PTA Surabaya dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan PNBP fungsional harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah berjalan di masing-masing satuan kerja. Selama kegiatan berlangsung, para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan serta pengalaman terkait pengelolaan PNBP di unit kerja masing-masing. Pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar satuan kerja peradilan agama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan integritas aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai penutup, PTA Surabaya menegaskan pesan penting dalam pembinaan tersebut bahwa "pengelolaan keuangan negara bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal integritas". Demikian disampaikan dalam sesi pengarahan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk PA Ngawi, semakin optimal dalam melaksanakan pengelolaan PNBP fungsional secara profesional dan akuntabel.